Tatanan hubungan internasional saat ini telah mengalami pergeseran paradigma di mana sangat terasa sekali suatu interdependensi. Pergeseran tersebut, menurut Thomas Kuhn dalam bukunya yang berjudul “The Structure of Scientific Revolution”, terjadi paska berakhirnya Perang Dingin dan melahirkan bentukan baru di berbagai kehidupan. Yaitu munculnya suatu prioritas baru dalam bentuk integrasi regional sebagai dasar dari sebuah paradigma bahwa kepentingan kelompok/regional yang utama, yang kemudian akan memberikan manfaat pada kepentingan nasional masing-masing. Paradigma ini diformulasikan ke dalam bentuk kerjasama regional di berbagai kawasan dunia saat ini.

Beberapa teoritisi memberikan definisi kawasan, yaitu negara-negara yang memiliki kedekatan geografis, kemiripan sosio kultural, kemiripan sikap dan tindakan politik, kesamaan keanggotaan dalam organisasi internasional, ketergantungan ekonomi yang dilihat dari perdagangan luar negeri. Sedangkan Joseph Nye menyebut bahwa pembagian kawasan berdasarkan aspek keamanan mungkin berbeda dari kawasan berdasarkan aspek ekonomi. Louis Cantori dan Steven Spiegel mendefinisikan kawasan sebagai dua negara atau lebih yang saling berinteraksi dan memiliki kedekatan geografis, kesamaan etnis, bahasa, budaya, keterikatan sosial, sejarah, dan perasaan identitas.

Regionalisme adalah proses formal dari kolaborasi antarpemerintahan antara dua negara atau lebih. Regionalisme harus dibedakan dengan regionalisasi, yaitu pertumbuhan interdependensi ekonomi di dalam suatu area. Regionalisme merupakan kontruksi sosial yang dibentuk dan dibatasi sendiri oleh anggotanya. Dengan kata lain, tidak ada regionalisme yang alami.

Keuntungan yang diperoleh dari regionalisme adalah adanya perdagangan bebas, dengan demikian suatu negara akan mendapat kemudahan terutama terkait tarif masuk. Hal ini akan berakibat pada meningkatnya kesejahteraan ekonomi. Motivasi lain yang membuat suatu negara tertarik selain kerjasama ekonomi adalah kerjasama keamanan, di mana terdapat keamanan kolektif. Dalam hal keamanan, negara dengan keamanan yang minim akan sangat diuntungkan karena mendapat perlindungan dari regionalnya. Ancaman terhadap satu negara berarti ancaman terhadap regional.

Beberapa contoh regionalisme yang dibahas Sheila Page dalam Regionalism among Development Countries adalah Uni Eropa, NAFTA (North Atlantic Free Trade Area), AFTA (ASEAN Free Trade Arrangement), AEC (African Economic Community), APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), dan lain-lain. Sebenarnya perkembangan regionalisme tidak lepas dari perkembangan pembentukan pasar tunggal di Eropa. Maka dari itu, Uni Eropa seringkali dianggap memberikan pengaruh kuat bagi terbentuknya blok perdagangan maupun kerjasama regional yang lain.

Ada yang optimis terhadap perkembangan regionalisme, namun ada juga yang skeptis. Louise Fawcett menyebut yang optimis berarus sentripetal dan yang skeptis sebagai arus sentrifugal. Arus sentripetal mengatakan bahwa regionalisme merupakan tren universal yang akan menyatukan berbagai entitas negara dalam satu kawasan menjadi satu kesatuan. Sedangkan arus sentrifugal mengatakan bahwa regionalisme akan mengakibatkan politik etnis yang akan memecah belah persatuan negara.

Referensi:

Artikel “Regionalism” oleh John Ravenhill

Artikel “Regionalism in Historical Perspective” oleh Louise Fawcett

Afrika, benua yang sering disebut sebagai benua hitam ini, merupakan wilayah yang seakan-akan terpinggirkan dari wilayah di belahan bumi yang lain. Jika kita mengingat benua Afrika, kita akan sulit mencari peranan benua tersebut dalam dunia internasional. Justru kita akan mengingat bahwa di wilayah tersebut sering terjadi konflik, kemiskinan, kelaparan, wabah penyakit, dan hal-hal negatif lainnya. Padahal, sebagai wilayah yang cukup luas, Afrika menyimpan berbagai potensi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat internasional. Afrika memiliki kekayaan alam yang luar biasa melimpah berupa minyak, mineral, dan sumber daya energi lainnya. Afrika juga memiliki tipologi yang ekstrim berupa padang pasir sekaligus hutan dengan variasi binatang hidup yang besar.

Regionalisme di Afrika berawal dari terbentuknya Pan Afrika yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan dan menghapuskan kolonialisme. Kemudian pada tahun 1960-an dibentuk beberapa kerjasama dalam hal ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Afrika seperti CEAO(Communaute Economique de l’Afrique de l’Ouest)‏, CEPGL(Communaute Economique des Pays des Grands Lacs), COMESA(Common Market of Eastern and Southern Africa), ECOWAS(Economic Community of West African States), IOC(Indian Ocean Commision).

Regionalisme di Afrika sepertinya masih jauh dari hasil yang diharapkan. Gaung regionalisme Afrika belum terdengar dan terlihat peranannya dalam dunia internasional. Beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya perkembangan regionalisme di Afrika antara lain:

1. Sejarah

Afrika termasuk wilayah yang menjadi lahan subur bagi kolonialisme Barat. Negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap Afrika karena sumber daya alamnya yang melimpah. Penjajahan tersebut terjadi hingga negara-negara Afrika merdeka paska Perang Dunia ke-2 melalui Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955.

Paska merdeka, negara-negara Afrika mandapatkan masalah yang lain. Pembentukan negara-negara tersebut pada dasarnya merupakan hasil dari kesepakatan yang dilakukan oleh para penjajah sehingga pembentukannya tidak terjadi secara alamiah. Akibatnya adalah konflik etnis yang berpotensi terjadi karena pemisahan etnis atas batas wilayah negara. Masyarakat Afrika sepertinya lebih mengenal peperangan dan konflik daripada hidup tenang. Mereka juga sepertinya masih belum siap mendapatkan kemerdekaan karena masih belum mandiri dalam memenuhi kebutuhannya yang disebabkan karena terlalu lama dijajah.

2. Politik

Akibat dari konflik yang terjadi secara terus menerus, masyarakat Afrika mengalami krisis identitas diri di mana terjadi etnosentrisme dan primordialisme. Pemerintah sepertinya tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk mengatur negaranya. Hal ini menyebabkan terjadinya korupsi, disparitas ekonomi, negara bangkrut, muncul ancaman keamanan baru berupa kelompok kepentingan. Sistem otoritarianisme juga berpotensi muncul di negara-negara tersebut.

3. Ekonomi

Ketidakstabilan politik juga berdampak terhadap ketidakstabilan ekonomi. Yang terjadi di Afrika adalah mayoritas penduduknya miskin, kelaparan, kekurangan gizi dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah. Negara-negara Afrika juga memiliki disparitas ekonomi yang tinggi.

4. Sosial budaya

Selain konflik etnis yang telah dipaparkan sebelumnya, Afrika juga merupakan kawasan yang sangat berpotensi terjadi pelanggaran HAM. Hal ini merupakan akibat dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

Opini

Jika Afrika ingin segera tergabung dalam regionalisme yang berperan signifikan bagi perkembangan Afrika sendiri dan juga dunia internasional, maka sepertinya negara-negara Afrika masih harus memenuhi begitu banyak pekerjaan rumah dalam negerinya. Dari pemaparan di atas, kita dapat melihat bahwa faktor dominan yang menghambat berkembangnya regionalisme di Afrika adalah faktor internal, yaitu masalah-masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya di mayoritas negara Afrika.

Masyarakat Afrika harus sadar bahwa mereka termasuk ke dalam negara terbelakang dibandingkan dengan negara-negara di belahan dunia yang lain. Kemudian, mereka harus berkomitmen untuk berubah, merubah dirinya, kerabatnya, masyarakatnya, negaranya, dan selanjutnya benuanya. Komitmen tersebut harus disertai usaha mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki benua Afrika. Komitmen tersebut, menurut saya, bisa dimulai dari komitmen untuk mendapatkan akses pendidikan. Yang terjadi di Afrika adalah suatu lingkaran kemiskinan. Konflik banyak terjadi karena mereka belum bisa hidup dengan perut kenyang, berpotensi tertular penyakit, pekerjaan dan pendapatan terbatas. Paling tidak, kita bisa berharap bahwa lingkaran kemiskinan itu akan terputus melalui pendidikan.

Referensi:

Margaret Lee. Regionalism in Africa: A Part of Problem or A Part of Solution.

Timothy M. Shaw. New Regionalism in Africa in The New Millennium: Comparative Perpectives on Renaissance, Realisms and/or Regressions.

Mercosur adalah blok perdagangan di Amerika Selatan. Mercosur, atau the Common Market of the South atau the Southern Common Market, dibentuk dengan tujuan untuk memudahkan pergerakan barang, jasa, modal, dan manusia di antara negara-negara anggotanya. Negara anggota Mercosur adalah Brazil, Argentina, Paraguay, dan Uruguay.

Sejarah Pembentukan

Pada tahun 1960, diadakan perjanjian yang akhirnya menghasilkan the Latin American Free Trade Association (ALALC). Tujuannya adalah untuk menciptakan area perdagangan bebas di Amerika Latin dengan cara negosiasi secara periodik dan selektif. Walaupun hasil dari perdagangan bebas tersebut jauh dari yang diharapkan, tetapi pada tahun-tahun berikutnya program perdagangan ALALC mengalami perkembangan yang pesat.

Pada tahun 1980, ALALC digantikan dengan the Latin American Integration Association (ALADI). ALADI menggunakan cara yang berbeda dengan ALALC. ALALC menggunakan cara perdagangan bebas untuk mencapai integrasi Amerika Latin, sedangkan ALADI menciptakan kesepakatan dan tindakan bersama negara-negara di kawasan Amerika Selatan. Tujuan jangka panjangnya adalah menciptakan common market di Amerika Selatan.

Di bawah sistem ALADI, Brazil dan Argentina menandatangani 12 protokol komersial pada tahun 1986. Ini merupakan langkah konkret pertama kedua negara dalam meningkatkan kerjasama bilateral yang sudah dimulai pada tahun 1985 melalui the Declaration of Iguacu. Untuk meningkatkan kerjasama sebelumnya, pada tahun 1988, Brazil dan Argentina menandatangani Treaty for Integration, Cooperation and Development yang meletakkan dasar bagi common market kedua negara selama tahun-tahun berikutnya. Hal ini terlihat dari eliminasi semua hambatan tarif dan adanya harmonisasi kebijakan makroekonomi kedua negara.

Pada tahun 1991, ditandatangani perjanjian baru, the Treaty of Asuncion, yang turut melibatkan Paraguay dan Uruguay. Perjanjian tersebut seperti menyediakan terciptanya common market di antara keempat negara yang berpartisipasi, yang kemudian dikenal dengan Mercosur. Kemudian, the Treaty of Ouro Preto pada tahun 1994 memberi Mercosur status internasional yang lebih luas dan diformalisasikan ke dalam Custom Union. Negara-negara Amerika Latin lain yang ingin bergabung adalah Bolivia, Chili, Venezuela, Kolombia, dan Peru. Namun demikian, masih ada beberapa hal yang ternyata menghambat penggabungan negara-negara tersebut.

Mercosur

Struktur Mercosur terdiri dari dua badan yaitu Common Market Council yang bertugas membuat kebijakan dan Common Market Group yang bertugas mengimplementasikan kebijakan dan memonitor keputusan Dewan. Mercosur memiliki beberapa tujuan, di antaranya:

  • Membebaskan pergerakan barang-barang produksi, jasa, dan faktor-faktor lain di antara negara anggota.
  • Menetapkan Common External Tariff (TEC) dan mengadopsi kebijakan perdagangan bersama dengan negara-negara nonanggota.
  • Koordinasi makroekonomi dan kebijakan sektorial negara anggota mengenai perdagangan luar negeri, agrikultur, industry, pajak, sistem moneter, pertukaran modal, dan sebagainya.
  • Komitmen negara-negara anggota untuk membuat penyesuaian hukum di dalam kawasan untuk menguatkan proses integrasi.

Negara anggota penuh Mercosur hanya empat yaitu Brazil, Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Negara yang masih dalam proses ratifikasi keanggotaan adalah Venezuela. Negara yang menjadi anggota asosiasi adalah Bolivia, Chili, Kolombia, Ekuador, Peru. Negara asosiasi ini dapat bergabung di perjanjian perdagangan bebas tapi tetap berada di luar blok Custom Union.

Isu yang Berkembang

Dengan bergabung pada organisasi regional yang sama, bukan berarti negara-negara Mercosur lepas dari konflik antarnegara. Argentina dan Brazil pernah terlibat dalam krisis ketika industri mobil Brazil berkembang karena devaluasi mata uang di negaranya pada tahun 1999. Argentina memberikan respon berupa menerapkan tarif kepada impor besi Brazil. Krisis dua negara ini berakhir pada tahun 2000 ketika dua negara sepakat menandatangani perjanjian. Argentina dan Uruguay juga pernah terlibat dalam konflik karena pembangunan di perbatasan kedua negara di mana Argentina merasa dirugikan. Paraguay dan Uruguay, dua negara anggota terkecil dari Mercosur (bukan dalam hal fisik), pernah mengajukan protes karena mendapatkan akses terbatas untuk memasuki pasar Brazil dan Argentina. Kedua negara itu bahkan mengadakan kerjasama perdagangan bilateral sendiri di luar Mercosur.

Mercosur sepertinya tidak lagi hanya menjadi organisasi ekonomi atau perdagangan bebas, tapi juga sudah menjadi organisasi politik, atau lebih tepatnya dipolitisi. Para pemimpin Mercosur menolak kebijakan pasar bebas Amerika Serikat yang ingin menciptakan Free Trade Area of the Americas. Mercosur juga lebih memilih untuk bekerjasama dengan Uni Eropa, di mana saat ini Uni Eropa menjadi partner terpenting bagi Mercosur. Hal ini tentu berkenaan dengan asumsi beberapa pengamat bahwa Uni Eropa bisa dikatakan menjadi ancaman baru bagi Amerika Serikat.

Daftar Pustaka

BBC News. Profile: Mercosur – Common Market of the South. 18 September 2008. [Diakses 10 Juni 2009] <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/5195834.stm&gt;

European Commission External Relations. Mercosur – (common market of the south). 18 Mei 2009. [Diakses 10 Juni 2009] <http://ec.europa.eu/external_relations/mercosur/index_en.htm&gt;

Southern Common Market, MERCOSUR. [Diakses 10 Juni 2009] <http://www.itcilo.it/english/actrav/telearn/global/ilo/blokit/mercosur.htm&gt;

Pendahuluan

Uni Eropa merupakan organisasi supranasional yang terdiri dari 27 negara-negara di kawasan Eropa. Badan eksekutif Uni Eropa dipegang oleh Presiden Komisi Eropa, dan yang sekarang sedang menjabat adalah Jose Manuel Durao Barroso. Badan legislatifnya memiliki dua badan yaitu Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa, dan the Court of Justice of the European Communities sebagai badan judikatif.

Sejarah Pembentukan

Proses integrasi Eropa bermula dari dibentuknya Komunitas Batu Bara dan Baja Eropa (European Coal and Steel Community/ECSC) pada The Treaty of Paris yang dilaksanakan pada tahun 1951 namun baru diberlakukan sejak tahun 1952. Traktat yang ditandatangani oleh Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luksemburg, dan Prancis ini bertujuan untuk menghapuskan berbagai hambatan perdagangan dan menciptakan suatu pasar bersama di mana produk, pekerja, dan modal dari sektor batu bara dan baja dari negara-negara anggotanya dapat bergerak dengan bebas.

Pada tahun 1955, para menteri luar negeri 6 negara yang menandatangani The Treaty of Paris mengadakan pertemuan dan memutuskan untuk memperluas integrasi Eropa ke semua bidang ekonomi. Pada tahun 1957, ditandatanganilah Euratom dan European Economic Community (EEC) yang bertujuan untuk mencapai Custom Unions (penghapusan berbagai hambatan perdagangan di antara negara anggota dan pemberlakuan Common Customs Tariff dengan negara nonanggota) dan implementasi kebebasan mobilitas barang, jasa, pekerja, dan modal. Hasilnya adalah terbentuk tiga komunitas yang masing-masing memiliki organ eksekutif yang berbeda. Namun sejak tahun 1967, dibentuk Komisi Eropa yang memiliki wewenang tiga komunitas tadi, yaitu ECSC High Authority, Euratom Commission, dan EEC Commission. Ketiga komunitas itu dikenal dengan European Communities (EC).

Pada tahun 1985, Belanda, Belgia, Jerman, Luksemburg, dan Prancis menandatangani Schengen Agreement. Kelima negara tersebut sepakat untuk menghapuskan pemeriksaan di perbatasan dan menjamin mobilitas bebas manusia, baik warga negara sendiri maupun negara lain. Negara-negara yang ikut serta dalam perjanjian ini antara lain Italia (1990), Portugal dan Spanyol (1991), Yunani (1992), Austria (1995), Denmark, Finlandia, Norwegia, dan Swedia (1996).

Pada tahun 1986, berdasarkan White Paper yang disusun oleh Komisi Eropa, Single European Act ditandatangani dengan tujuan untuk membentuk pasar tunggal Eropa yang ditargetkan akan dicapai pada tahun 1992. Kemudian, pada tahun 1992, ditandatangani Treaty on European Union (TEU) di Maastricht (biasa disebut dengan The Treaty of Maastricht). TEU mencakup ketiga traktat sebelumnya (ECSC, Euratom, dan EEC) yang memiliki karakter integrasi dan kerjasama ekonomi yang kuat dan menambahkan karakter lain yaitu kerjasama bidang Common Foreign and Security Policy (CFSP) dan Justice and Home Affairs (JHA). Traktat ini juga menandai berubahnya European Communities (EC) menjadi European Union (EU).

Keanggotaan Uni Eropa (UE) terbuka bagi setiap negara Eropa yang ingin menjadi anggota. Syaratnya ada dua yaitu negara itu terletak di Eropa dan negara itu menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum, penghormatan HAM, dan menjalankan semua peraturan perundangan UE. Pada tahun 1957, hanya ada enam negara sebagai anggota. Berikutnya terjadi perluasan keanggotaan yaitu Denmark, Irlandia, Inggris (1973), Yunani (1981), Portugal dan Spanyol (1986), Austria, Finlandia, dan Swedia (1995).

Pada tahun 1997, para kepala negara dan pemerintahan 15 negara anggota UE menandatangani The Treaty of Amsterdam yang bertujuan untuk memprioritaskan hak-hak warga negara dan menyediakan lapangan pekerjaan, menghapuskan hambatan terakhir menuju freedom of movement dan memperkuat keamanan, memberi UE suara yang lebih kuat di mata internasional dengan menunjuk High Representative for the CFSP, serta membuat struktur UE lebih efisien.

Pada tahun 2004, UE menerima kehadiran 10 negara anggota baru yang proses negosiasinya baru selesai pada tahun 2002. Negara-negara tersebut adalah Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Cyprus, Republik Slovakia, dan Slovenia. Saat ini, Uni Eropa terdiri dari 27 negara anggota dan masih sangat terbuka kemungkinan bagi negara-negara Eropa lain untuk bergabung.

Uni Eropa Kontemporer

Uni Eropa merupakan salah satu bentuk regionalisme yang sudah sangat komprehensif dan berkembang dengan pesat. Hal ini tentu tidak lepas dari peran negara-negara inti Eropa yang menyokong pertumbuhan kerjasama regional di Uni Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Jerman. Sebagai organisasi regional, Uni Eropa bisa dikatakan sebagai organisasi supranasional yang memiliki kekuatan yang patut diperhitungkan di dalam hubungan internasional. Bahkan, Uni Eropa dikatakan sebagai ancaman baru Amerika Serikat (Kurniawan, 2009).

Tantangan yang dihadapi Uni Eropa di era kontemporer ini adalah menghadapi krisis keuangan global yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak juga ke negara-negara Uni Eropa dan mengenai perluasan Uni Eropa, yaitu masuknya anggota baru ke Uni Eropa. Turki adalah negara yang sejak lama ingin menggabungkan dirinya ke dalam kenggotaan Uni Eropa. Masalah Turki ini belum berujung hingga sekarang karena negara-negara Uni Eropa, terutama negara-negara inti masih tidak menyetujui jika Turki masuk menjadi anggota Uni Eropa.

Daftar Pustaka

Kurniawan, Bagus. (2009) Uni Eropa Ancaman Baru Amerika. 16 Maret 2009. [Diakses 7 Juni 2009] <http://www.detiknews.com/read/2009/03/16/160949/1100261/10/uni-eropa-ancaman-baru-amerika&gt;

Sejarah Pembentukan Uni Eropa (UE). [Diakses 7 Juni 2009] <http://www.indonesianmission-eu.org/website/page943418664200310095958555.asp&gt;

(2009) European Union. CIA The World Factbook, 14 Mei 2009. [Diakses 10 Juni 2009] <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ee.html&gt;

“Region” berasal dari bahasa Latin regio yang berarti arah, instruksi, organisasi, atau manajemen dan rego yang berarti mengatur (Jonsson et al., 2000, 15). Dalam mempelajari dan mendefinisikan region, para penstudi menekankan kepada wilayah (teritori), fungsi, dan aturan. Region itu bukan taken for granted. Dengan kata lain, tidak ada region yang natural atau given. Region merupakan suatu proses yang dikonstruksi, didekonstruksi, dan direkonstruksi dari luar maupun dari dalam dengan kesepakatan bersama dan pembentukan identitas.

Ada tiga level regionalisme (Hettne et al., 1999; of. Breslin and Hook, 2002) yaitu macro-regions, subregions, dan micro-regions. Macro-regions (world regions atau international regions) adalah unit teritori atau subsistem yang besar antara level negara dan global. Level di bawahnya adalah subregions (meso-regions) dengan kemunculan sama seperti macro-regions yaitu antara nasional dan global tapi levelnya masih di bawah level macro-regions. Yang terakhir adalah micro-regions yang muncul di antara level nasional dan lokal karena terdiri dari teritori subnasional dan tidak mencakup semua negara. Sejarahnya, micro-regions dilihat sebagai subnational regions di antara batas teritorial dari negara bangsa tertentu. Uraian selanjutnya akan lebih fokus pada regionalisme mikro.

Regionalisme mikro dikonstitusi oleh jaringan transaksi dan kolaborasi yang melewati batas-batas wilayah suatu negara (Jessop, 2003). Regionalisme mikro seringkali dibentuk oleh jaringan antara aktor negara dan nonnegara serta jaringan transnasional interpersonal seperti jaringan etnik atau keluarga, ikatan relijius, dan sebagainya (Mittelman, 2000; Perkmann dan Sum, 2002). Regionalisme mikro merupakan regions yang kurang formal daripada regionalisme makro karena lebih kepada hubungan antara kepentingan sektor privat daripada hubungan antarnegara.

Regionalisme mikro tidak berarti selalu berukuran mikro karena tidak semua regionalisme mikro berkarakter mikro atau kecil. Beberapa memang tidak terlalu besar tapi beberapa juga tidak kecil. Ukuran regionalisme mikro bergantung kepada ukuran dari level yang lebih tinggi dari suatu regions dan ukuran negara-negara yang terlibat. Daripada membedakan masalah kualitas dan ukuran regionalisme, lebih baik membedakan masalah set hirarkis dari skala regionalisme.

Regionalisme mikro dapat dibedakan dalam beberapa tipe (cf. Keating, 1997, 2-5; Jonsson et al., 2000, 139) yaitu:

  • Kriteria fisik-geografis

Pada awalnya, studi kawasan lebih menekankan kepada kriteria geografi fisik, di mana negara-negara dikelompokkan berdasarkan lokasinya dalam benua, sub-benua, kepulauan, dan sebagainya. Suatu komunitas dan area disatukan oleh danau, sungai, dan jalan, serta seringkali dipisahkan oleh gunung dan hutan. Fasilitas transportasi sangat berpengaruh untuk kawasan dengan kriteria ini karena membantu menciptakan sistem yang membentuk pola-pola interaksi, yang kemudian berdampak pada terbentuknya regionalisme mikro. Contoh: Great Lakes di Afrika dan Amerika Utara, Amazonas.

  • Kriteria budaya

Kawasan yang terbentuk berdasarkan aspek budaya dan identitas. Namun perlu dicatat bahwa identitas memiliki konsep dualisme. Di satu sisi, identitas memberikan batasan dan pembedaan. Di sisi lain, identitas sebagai kesamaan dan komunitas. Kawasan dengan kriteria ini mencakup sejarah dan agama yang dirasakan bersama dengan kesamaan bahasa dan budaya. Contoh: Kurdistan di Timur Tengah.

  • Kriteria ekonomi

Kawasan dengan kriteria ini memiliki berbagai macam bentuk dengan kriteria dan karakteristik ekonomi, misalnya industrialis, orientasi turis, produksi bahan mentah dan sebagainya. Kawasan ini merupakan kawasan fungsional dan didemarkasi dari dunia luar dalam hal transportasi, kontak, dan ketergantungan yang lain dan aliran yang menghubungkan manusia dan struktur (Jonsson et al., 2000). Kawasan bertipe ini memiliki sistem produksi regional dan zona atau teritori untuk pengembangan ekonomi.

  • Kriteria administratif

Kawasan bertipe ini merupakan kawasan fungsional, sama seperti sebelumnya tapi berbeda dalam hal lain. Kawasan ini dibentuk dengan tujuan untuk pembuatan keputusan, pembuatan kebijakan, atau untuk koleksi dan publikasi statistik. Kawasan ini memiliki sedikit kedinamisan, tidak berhubungan dengan geografi, budaya, ekonomi, dan tidak memiliki fungsi politik. Contoh: kawasan Italia, Swedia.

  • Kriteria politik

Kawasan yang dibentuk dalam aspek politik ini berbeda dengan kawasan administratif karena memiliki badan atau dewan yang terpilih secara demokratis. Dengan kata lain, kawasan ini memiliki pemerintahan regional. Tapi dalam pemerintahan regional tersebut, terdapat bermacam-macam situasi politik dan konstitusional. Contoh: Belgia, Jerman, Austria, Kanada.

Regionalisme mikro memiliki dua bentuk (Jonsson et al., 2000) yaitu:

  • Subnasional

Subnasional merupakan bentuk konvensional dari regionalisme mikro dengan parameter berupa negara-bangsa. Regionalisme mikro tipe ini seringkali muncul dengan motif politik, administratif, demokratik, atau ekonomi serta dibentuk oleh hubungan antara pemerintahan pusat dan kekuatan politik atau administrasi regional mikro. Tipe ini berbentuk vertikal.

  • Cross-border

Regionalisme mikro tipe ini berbentuk horisontal dan terhubung satu sama lain. Tipe ini memiliki hubungan di luar batas negara dan seringkali bermotif ekonomi daripada motif politik dan keamanan. Walaupun, motif politik dan budaya bagaimanapun juga akan masuk ke dalam proses. Regionalisme mikro cross-border mencakup perbedaan besar antara kekuatan publik dan privat dan aktor lokal atau regional lain yang tergabung dalam jaringan horisontal.

Hubungan regionalisme makro dan mikro dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu regionalisme makro dapat mencakup regionalisme mikro, regionalisme makro merupakan ruang terbuka bagi berkembangnya regionalisme mikro, regionalisme makro menciptakan kepercayaan atau institusi yang dapat digunakan oleh regionalisme mikro, regionalisme makro diproses melalui regionalisme mikro, regionalisme makro dan regionalisme mikro adalah saling melengkapi, regionalisme makro berkompetisi dengan regionalisme mikro, regionalisme mikro membuat regionalisme makro berkembang, dan kedua bentuk regionalisme tersebut tidak berhubungan atau berproses secara parallel (Breslin dan Higgott, 2003; Breslin dan Hook, 2002; Hettne dan Soderbaum, 2000; Jessop, 2003; Mittelman, 2000; Perkmann dan Sum, 2002).

Referensi:

Soderbaum, Fredrik. 6: Exploring the Links between Micro-Regionalism and Macro-Regionalism.

Parahyangan Centre For International Studies (PACIS). Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1999.

Pendahuluan

Asia Selatan merupakan kawasan di sebelah selatan Asia. Kawasan ini terletak di sebelah timur kawasan Timur Tengah, di sebelah barat kawasan Asia Tenggara, di sebelah selatan Asia Tengah dan Cina. Kawasan ini terdiri dari tujuh negara yaitu India, Bangladesh, Buthan, Sri Lanka, Maladewa, Nepal, dan Pakistan (Dash, 2008).

Regionalisme di Asia Selatan

Kawasan Asia Selatan sepertinya tidak ketinggalan tren global. Setelah lebih dari 8 tahun melakukan negosiasi, tujuh negara Asia Selatan membentuk South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) pada bulan Desember 1985. Pada bulan April 2007, Afghanistan resmi bergabung sebagai anggota kedelapan. Asosiasi regional tersebut merepresentasikan inisiatif diplomatik dari para pemimpin negara Asia Selatan dalam isu perdamaian dan pengembangan kawasan. Tujuan dibentuknya SAARC dapat lebih lengkap dilihat dalam SAARC Charter sebagai dasar berdirinya SAARC. Isi dari SAARC Charter antara lain:

  • Memajukan kesejahteraan masyarakat di Asia Selatan dan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat Asia Selatan.
  • Mempercepat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sosial dan juga perkembangan dalam bidang budaya. Serta untuk menyediakan kesempatan bagi setiap individu untuk hidup bermartabat dan merealisasikan potensi-potensi yang mereka miliki.
  • Memberikan dan memperkuat rasa saling percaya antar negara di Asia Selatan.
  • Memajukan kolaborasi dan agar ada saling bantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, technical dan pengetahuan antar negara anggota.
  • Memperkuat kerjasama negara anggota SAARC dengan negara-negara maju.
  • Memperkuat kerjasama internal SAARC antar anggota dalam forum internasional dalam pencapaian kepentingan bersama.
  • Menciptakan rasa saling percaya, saling pengertian dan rasa apresiasi pada masalah-masalah yang terjadi di salah satu negara anggota.
  • Untuk ikut bekerja sama dengan organisasi internasional dan organisasi regional lain dengan tujuan dan maksud yang serupa.

Pada bulan November 1987, diadakan SAARC Regional Convention of Suppression of Terrorism di Kathmandu. Pertemuan tersebut diadakan untuk membicarakan masalah terorisme yang terjadi khususnya di kawasan Asia Selatan. Dalam bidang ekonomi, SAARC mendirikan South Asia Free Trade Area (SAFTA) yang disahkan pada pertemuan di Pakistan. SAFTA ini diharapkan akan mempererat kerjasama perdagangan antar anggota SAARC. Selain itu, SAARC juga berusaha menjadi fasilitator dalam konflik-konflik yang terjadi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan pelanggaran hukum yang terjadi di kawasan Asia Selatan.

Sejak dibentuk, SAARC mengalami pertumbuhan yang terbatas dalam pengembangan institusi dan implementasi program. Pertumbuhan regionalisme, yaitu usaha untuk membangun institusi untuk merekatkan kerjasama regional, dianggap belum terjadi di kawasan Asia Selatan. Bahkan, Lyon (1992, dalam Dash, 2008) berpendapat bahwa Asia Selatan merupakan “a region without regionalism”. Kondisi apa yang menjadi tantangan bagi perkembangan regionalisme Asia Selatan?

  • Negara-negara Asia Selatan memiliki karakteristik yang sama. Lebih dari separuh dari orang miskin di dunia hidup di kawasan ini. Pendapatan per kapita di kawasan ini juga masih tergolong rendah. Disparitas antara yang miskin dan yang kaya, ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, air minum, dan fasilitas sanitasi yang terbatas menyebabkan masalah kemiskinan semakin besar (Dash, 2008).
  • Negara-negara Asia Selatan memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi selama 40 tahun terakhir. Diperkirakan hingga tahun 2010, jumlah populasi di Asia Selatan akan mencapai seperempat dari seluruh jumlah populasi dunia (Dash, 2008).
  • Negara-negara Asia Selatan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah jika dibandingkan dengan Asia Timur dan ASEAN, baik dalam bidang industri maupun agrikultur. Hal ini semakin diperparah dengan disparitas yang jauh antara kawasan yang berbeda dan strata masyarakat yang berbeda dalam satu kawasan Asia Selatan (Dash, 2008).
  • Konflik domestik yang terjadi di negara Asia Selatan. Contohnya adalah perang saudara di Sri Lanka.
  • Konflik yang terjadi antar negara Asia Selatan, yaitu konflik berkepanjangan antara India dan Pakistan. Sejarah mencatat bahwa India dan Pakistan selalu terlibat konflik mulai dari sengketa Kashmir antara Islam Pakistan dan Hindu India hingga saling menyalahkan masalah terorisme dan masalah sumber daya alam. Konflik lainnya adalah antara Afghanistan dan Pakistan tentang garis batas, India dan Bangladesh tentang sungai Gangga dan imigrasi illegal Bengalis ke India, Nepal dan Bhutan tentang pengungsi Bhutan di Nepal, dan sebagainya (Ahmed dan Bhatnagar, 2008).
  • Negara-negara Asia Selatan tidak memiliki common external threat. Hal ini menyulitkan para pemimpin kawasan ini untuk bekerja dengan strategi keamanan regional yang sama. Ancaman justru datang dari tetangga sendiri, yaitu negara sesama kawasan Asia Selatan (Dash, 2008).
  • Di antara negara-negara Asia Selatan, India adalah negara yang paling besar secara geografi dan juga secara ekonomi. Negara-negara kawasan tersebut mengkhawatirkan bahwa setiap perjanjian perdagangan hanya akan memberikan keuntungan bagi India dan barang-barang India akan mendominasi pasar regional. Hegemoni India, kekurangpercayaan di antara negara Asia Selatan, dan tentangan Pakistan terhadap dominasi India di Asia Selatan membuat pertumbuhan regionalisme Asia Selatan semakin sulit (Dash, 2008).

Opini

Penulis melihat bahwa Asia Selatan memiliki peluang untuk menciptakan regionalisme yang mapan. Sejarah yang panjang, walaupun diwarnai dengan berbagai konflik, seharusnya dapat menjadi pelajaran berharga dan perekat hubungan di antara negara-negara Asia Selatan. India terutama yang berpeluang untuk menjadi kekuatan ekonomi yang akan berdampak terhadap negara-negara di sekitarnya. Namun sepertinya, masih ada pekerjaan rumah yang harus dipenuhi oleh semua negara Asia Selatan, yaitu kepercayaan.

Daftar Pustaka

Ahmed, Zahid Shahab dan Stuti Bhatnagar. (2008) Interstate Conflicts and Regionalism in South Asia: Prospects and Challenges. Perceptions, Spring-Summer 2008. [Diakses 27 Mei 2009] <http://www.sam.gov.tr/perceptions/volume13/Interstate%20Conflicts%20and%20Regionalism%20in%20South%20Asia,%20Prospects%20and%20Challenges,%20Zahid%20Shahab%20Ahmed%20-%20Stuti%20Bhatnagar.pdf&gt;

Bailes, Alyson J.K. et al. (2007) Regionalism in South Asian Diplomacy. SIPRI Policy Paper No. 15. [Diakses 27 Mei 2009] <http://books.sipri.org/files/PP/SIPRIPP15.pdf&gt;

Dash, Kishore C. (2008) Regionalism in South Asia: Negotiating Cooperation, Institutional Structures. New York: Routledge.

Geopolitik sudah mengalami perkembangan sejak kemunculannya pada akhir abad ke-19 hingga sekarang dan mungkin hingga waktu yang akan datang. Saat ini geopolitik memasuki fase geopolitik baru dengan tatanan dunia yang multipolar,  dengan isu yang lebih kompleks dan dalam kondisi dunia yang semakin mengglobal. Jika geopolitik di era sebelum Perang Dingin lebih concern terhadap isu-isu high politics, maka geopolitik era kontemporer mulai perhatian kepada isu-isu low politics dengan tanpa menghiraukan isu high politics. Saat ini geopolitik memberikan perhatian terhadap isu-isu seperti lingkungan karena fenomena pemanasan global, human security yang tidak hanya berkutat dengan keamanan fisik negara tapi juga keamanan pangan, dan lain sebagainya.

Studi geopolitik menjadi semakin dipertanyakan relevansinya dengan kondisi dunia yang semakin mengglobal. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, batas-batas negara menjadi semakin kabur, interaksi antarnegara bahkan antarorang di negara yang berbeda menjadi semakin mudah dan cepat, serta mulai muncul aktor-aktor nonnegara yang cukup signifikan dalam ekonomi dan politik internasional. Dalam kondisi dunia yang borderless, kita akan kesulitan untuk melakukan studi geopolitik.

Menurut Robert Rich, di era globalisasi dan transnasionalisme ini, geometri ekonomi ia gambarkan sebagai jaring-jaring global (Global Webs). Kebangsaan suatu perusahaan menjadi tidak relevan, kekuasaan dan kemakmuran mengalir cepat dalam jaring-jaring ekonomi tersebut yang semakin dipermudah dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transportasi. Hampir sama dengan Rich, Manuel Castells mengistilahkannya sebagai jaringan kerja sosial baru. Lebih lanjut, Bruno Latour mengonsepkan teori Aktor-Jaringan bahwa dunia ini ditinggali oleh kolektivitas manusia bukan manusia yang membentuk lebih dari jaringan teknik atau sosial di mana ilmu geografi tidaklah berguna lagi.

Era globalisasi memang ditandai dengan muncul dan semakin banyaknya aktor-aktor nonnegara yang cukup determinan dalam politik dan ekonomi global. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa negara masih menjadi aktor yang paling determinan untuk menentukan kebijakan dalam urusan internasional. Era globalisasi juga identik dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini tentu membuat studi geopolitik seakan-akan tidak berguna lagi. Justru, teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang akan berdampak kepada semakin meluasnya lingkup kajian geopolitik. Geopolitik yang terjadi saat ini tidak hanya geopolitik klasik yang memperhatikan negara dengan batas-batas yang jelas namun juga memperhatikan aspek-aspek keruangan yang lebih luas. Contohnya adalah berkembangnya astropolitik yaitu geopolitik yang menggunakan teknologi satelit.

Robert Cox mengatakan bahwa teori itu ada untuk seseorang dan dalam kondisi tertentu. Teori-teori geopolitik lama merupakan geopolitik klasik dan sesuai dengan fenomena yang terjadi pada masa itu. Zaman semakin berkembang, dunia semakin maju, masalah semakin kompleks, bukan berarti bahwa studi geopolitik akan tenggelam. Yang lebih tepat adalah studi geopolitik akan menemukan transformasi sesuai dengan fenomena-fenomena yang sedang dan akan terjadi.

Referensi

8. Globalization and the Death of Geopolitics?

Saputro, Rizki. Geopolitik: Modern atau Posmodern? <http://rizkisaputro.wordpress.com/2007/07/24/geopolitik-modern-atau-posmodern/&gt;. Diakses pada tanggal 14 April 2009.