Archive for September, 2012

Kejahatan yang terjadi secara mengglobal tidak dapat dipisahkan dari adanya kemajuan pesat di bidang teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi sebagai bagian integral dari fenomena globalisasi. Selain itu, sesuatu yang membuat kejahatan global semakin tumbuh adalah kondisi (seakan-akan) hilangnya batas negara (borderless) karena interaksi antarnegara yang satu dengan yang lainnya semakin kompleks dan mencakup segala bidang. Hal ini mengakibatkan munculnya ketidakpastian berbagai aktivitas yang dilakukan oleh negara karena antara interaksi legal dan aktivitas kejahatan akan menjadi sulit untuk dibedakan (Payne, 2009).

Kejahatan global atau kejahatan transnasional pada awalnya dicetuskan oleh United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Branch tahun 1976. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi fenomena kriminal yang melintasi batas negara, melanggar hukum di beberapa negara dan memiliki efek pada negara lainnya. Kemudian, dibuat konsep baku mengenai kejahatan global yaitu pelanggaran di mana eksekusinya, pencegahan dan efek langsung maupun tidak langsungnya mempengaruhi lebih dari satu negara. Dengan kata lain, suatu kejahatan dikatakan sebagai kejahatan global dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, pelakunya. Dengan adanya berbagai kemudahan karena globalisasi, para pelaku kejahatan akan mendapatkan peluang untuk membentuk jaringan bahkan hingga melewati batas negara. Kedua, dampaknya. Dampak yang ditimbulkan dari kejahatan global akan dirasakan oleh satu atau lebih pihak yang berada di negara lain atau banyak negara.

Beberapa karakteristik kejahatan global sebagaimana yang disebutkan oleh PBB dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime pada tahun 2000 adalah kejahatan tersebut dilakukan di lebi dari satu negara, dilakukan di satu negara tapi persiapan, perencanaan, pengarahan, dan pengontrolan berada di negara lain, dilakukan di satu negara tapi melibatkan organisasi kriminal yang melakukan tindak kejahatan di lebih dari satu negara, dilakukan di satu negara tapi memiliki efek pada negara lain, dan sebagainya. Kejahatan yang termasuk kejahatan global adalah perdagangan obat-obatan illegal, obat bius, narkoba, penyebaran imigran ilegal, perbudakan, penjualan manusia, kelompok kejahatan dan penculikan, pencucian uang, perdagangan ilegal hewan dan tumbuhan yang hampir punah, perdagangan ilegal organ manusia, pembajakan dan cybercrime, pencurian barang-barang seni dan antik, terorisme, korupsi, dan sebagainya (Payne, 2009).

Kejahatan global dapat menimbulkan ancaman bagi politik dan ekonomi negara-negara sebagai entitas individu maupun secara global. Kejahatan global dapat menciptakan ancaman bagi pasar keuangan internasional di mana perekonomian dunia menjadi interdependen. Misalnya kejahatan berupa pencucian uang dalam jumlah yang besar akan memberikan dampak terhadap hutang negara yang menjadi target (Stephens, 1996). Kejahatan global juga akan menjadi ancaman bagi keamanan nasional, regional, maupun internasional. Misalnya masalah perdagangan narkoba, terorisme, imigran ilegal, perdagangan senjata, pembajakan. Semua hal tersebut akan berdampak kepada keamanan nasional apabila suatu negara dijadikan sebagai rumah bagi berkembangnya kejahatan global (Sullivan, 1996).

Dalam menyikapi penyebaran yang tidak terbendung dari jaringan kejahatan global ini, negara-negara di dunia, baik secara nasional, regional, maupun internasional, telah menunjukkan upaya untuk mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan yang menyebabkan kerugian banyak negara. Secara nasional, misalnya Indonesia yang dalam KUHP-nya terdapat pasal yang mengatur tentang kejahatan genosida dan pembajakan di laut lepas. Secara regional, misalnya Uni Eropa yang mengadakan konvensi untuk membahas tentang cybercrime pada tahun 2003. Secara internasional, misalnya PBB yang mengadakan the International Conference on Drug Abuse and Illicit Traffic pada tahun 1987, UN International Drug Control Program (UNDCP) pada tahun 1990, UN Protocol Against the Trafficking in Women and Children yang dihasilkan pada UN Convention Against Transnational Organized Crime pada tahun 2000 (Payne, 2009).

Ternyata tidak hanya negara yang memberikan perhatian kepada isu kejahatan global ini. Organisasi baik pemerintahan maupun nonpemerintahan juga memiliki peran dalam usaha untuk memerangi kejahatan global. Misalnya beberapa NGO yang terlibat dalam perlindungan spesies yang hampir punah seperti World Conservation Union, World Wide Fund for Nature, Fauna and Flora International, Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce, dan the World Conservation Monitoring Center. Organisasi lainnya adalah Interpol (the International Criminal Police Organization) yang bertugas mengumpulkan dan menganalisis data dari negara anggota untuk laporan intelegen strategis dan taktis, mendukung investigasi kejahatan global, mengatur pertemuan operasional negara-negara, dan mengatur pertemuan baik regional maupun global yang berkenaan dengan aktivitas kejahatan (Payne, 2009).

Berbagai tindakan baik yang dilakukan oleh negara dalam tingkat nasional, regional, maupun internasional, serta aktor bukan negara seperti yang sudah dipaparkan di atas, merupakan usaha masyarakat internasional untuk mencegah, mengurangi, bahkan memberantas kejahatan global karena menimbulkan kerugian yang tidak sedikit kepada dunia. Tindakan-tindakan tersebut dirasa belum efektif karena memang tidak mudah memberantas kejahatan global yang pelakunya tidak diketahui asal usulnya dan sudah menjaring dalam hubungan yang rumit. Namun, tindakan-tindakan tersebut sangat pantas untuk mendapatkan apresiasi dan dukungan dari semua masyarakat global sebagai langkah awal untuk berkontribusi.

Daftar Pustaka

Payne, Richard J. 2009. Global Issues: Politics, Economics, and Culture. Pearson Education, Inc.

Stephens, Mora. 1996. Global Organized Crime. Woodrow Wilson School Policy Conference 401A Intelligence Reform in the Post-Cold War Era, 6 Januari 1996. [Diakses 7 Juni 2009] <http://www.fas.org/irp/eprint/snyder/globalcrime.htm&gt;

Sullivan, Brian. 1996. International Organized Crime: A Growing National Security Threat. Institute for National Strategic Studies – Strategic Forum Nomor 74, Mei 1996. [Diakses 7 Juni 2009] < http://www.ndu.edu/inss/strforum/SF_74/forum74.html&gt;

Menurut PBB, sekitar 25.000 orang di seluruh dunia meninggal setiap hari karena kelaparan atau penyebab-penyebab lain yang berhubungan dengan kelaparan. Dengan kata lain, setiap 3,5 detik satu orang meninggal dunia. Ironisnya, mayoritas yang meninggal adalah anak-anak.[1]

Bumi ini sebenarnya menyediakan makanan yang cukup banyak bagi manusia. Masalahnya adalah orang-orang yang kelaparan umumnya terjebak pada kemiskinan. Mereka kekurangan uang untuk membeli kebutuhan hidup mereka. Karena kekurangan, umumnya mereka akan sakit dan semakin lemah. Hal ini mengakibatkan mereka semakin tidak mampu bekerja dan menjadi semakin miskin dan semakin kelaparan. Ini seperti lingkaran setan kemiskinan yang tidak ada habisnya hingga orang tersebut dan keluarganya meninggal dunia.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana seseorang tidak memiliki cukup sumber daya dan pendapatan. Ekstrimnya, mereka kekurangan kebutuhan dasar manusia seperti makanan bergizi, pakaian, rumah, air bersih, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan sebagai warga negara. Orang-orang termiskin di dunia rata-rata hidup di kawasan yang sedang berkembang seperti Afrika, Asia, Eropa Timur, dan Amerika Latin. Sedangkan di kawasan yang cukup sejahtera seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan Eropa Barat, fenomena yang terjadi berupa kekurangan nutrisi, penyakit mental, ketergantungan terhadap obat-obatan, dan penyakit tingkat tinggi.[2]

Secara lengkap, kemiskinan dapat dipahami dalam berbagai cara, antara lain:

  • Kekurangan materi, mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan.
  • Kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk bersosialisasi dengan masyarakat, mencakup pendidikan dan informasi.
  • Kekurangan penghasilan dan kekayaan yang memadai.

Kemiskinan dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan ekstrim atau miskin hingga mengancam kesehatan atau kehidupan seseorang dikatakan sebagai kemiskinan absolut. Kemiskinan ekstrim di Amerika Serikat misalnya, didefinisikan memiliki pendapatan per tahun kurang dari setengah dari batas kemiskinan yang sudah ditentukan. Sedangkan kemiskinan ekstrim di negara berkembang didefinisikan oleh organisasi internasional yaitu memiliki pendapatan kurang dari 1 US Dolar per hari. Kemiskinan relatif merupakan suatu kondisi di mana seseorang memiliki sumber daya atau pendapatan yang kurang dibanding lainnya dalam suatu komunitas atau negara atau ketika dibandingkan dalam skala dunia.

Kemiskinan terjadi disebabkan karena berbagai macam faktor yang memiliki kompleksitas tinggi karena dalam banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi. Kemudian yang terjadi adalah apa yang menyebabkan seseorang miskin juga membuat suatu kondisi yang menyebabkan mereka tetap miskin. Beberapa faktor primer yang menyebabkan kemiskinan antara lain:

  • Tingkat populasi tinggi dengan kondisi sumber daya dan ruang terbatas
  • Distribusi sumber daya yang tidak seimbang dalam ekonomi dunia
  • Ketidakmampuan untuk mengikuti standar hidup tinggi
  • Ketidakmampuan mengakses pendidikan dan pekerjaan
  • Degradasi lingkungan (atmosfer, air, tanah, hutan)
  • Tanggung jawab individu dan ketergantungan terhadap kesejahteraan

Kemiskinan dipandang dalam banyak perspektif oleh masyarakat. Ada yang menganggap kemiskinan sebagai suatu struktur sosial di mana yang miskin akan tetap miskin sedangkan yang kaya akan senantiasa kaya. Ada juga yang beranggapan bahwa kemiskinan dipandang sebagai kegagalan suatu institusi sosial seperti pasar dan sekolah pekerja. Kemiskinan seperti ini dianggap hanya dikontrol oleh orang-orang yang sudah berpengalaman.

Pendapatan merupakan tolak ukur umum dalam mendefinisikan kemiskinan. Dalam ekonomi internasional, PBB memiliki data statistik berapa tingkat GDP (Gross Domestic Product) masing-masing negara di dunia. Yang dilihat ketika mengukur bagaimana tingkat kemiskinan suatu negara adalah dengan GDP per kapita. Dengan kata lain, jumlah populasi akan berpengaruh terhadap pendapatan per kapita.

Dalam memerangi kemiskinan, negara maju sudah memiliki program ekstensif antikemiskinan, yang biasanya dimasukkan ke dalam sistem keamanan dan kesejahteraan sosial. Negara berkembang juga sudah memiliki suatu bentuk keamanan sosial, namun program-program tersebut tidak cukup untuk mengeluarkan masyarakatnya dari kemiskinan. Organisasi internasional juga memiliki program-program untuk membantu pemerintahan suatu negara dalam pengurangan angka kemiskinan, baik berupa dana maupun saran. Beberapa organisasi tersebut antara lain:

  • IGO (International Government Organizations), seperti United Nations Children’s Fund, United Nations  Food and Agriculture Organization.
  • Government Aid Agencies, seperti United States Agency for International Development (USAID).
  • NGO (Non Governmental Organizations), seperti Doctors Without Borders, Red Cross.
  • Private Development Banks, seperti Bank Dunia, IBRD (International Bank for Reconstruction and Development).

Dari sini dapat kita lihat bahwa ada common willingdari masyarakat internasional untuk mengurangi dan memberantas kemiskinan di seluruh dunia.

Krisis keuangan hebat sedang terjadi di level internasional. Krisis keuangan global ini berawal dari krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008 lalu. Menurut Kompas, krisis ekonomi Amerika Serikat disebabkan karena penumpukan hutang nasional yang mencapai 8,98 triliun USD, pengurangan pajak korporasi, serta pembengkakan biaya perang melawan Irak dan Afghanistan. Namun yang paling penting adalah karena macetnya kredit perumahan yang kemudian diikuti oleh bangkrutnya banyak raksasa keuangan seperti Lehman Brothers, Merryl Lynch, Goldman Sachs, Northern Rock, UBS, dan Mitsubishi UF.[1]

Bangkrutnya raksasa keuangan tersebut berpengaruh terhadap bursa saham di seluruh dunia. Bursa saham di kawasan Asia seperti Jepang, Hongkong, Cina, Australia, Singapura, India, Taiwan, dan Korea Selatan bahkan mengalami penurunan sebanyak 7 hingga 10 persen. Bursa saham di kawasan Timur Tengah, Rusia, Eropa, Amerika Selatan, dan Amerika Utara juga terkena dampaknya, tidak terkecuali di Amerika Serikat sendiri. Para investor di bursa saham Wall Street mengalami kerugian yang besar. Bahkan surat kabar New York Times menyebut peristiwa ini sebagai kerugian paling buruk setelah peristiwa 11 September 2001.[2]

Bukti bahwa krisis keuangan Amerika Serikat telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian dunia adalah beberapa kutipan dari harian beberapa negara.

  • Harian dari Italia La Republica yang terbit di Roma dalam tajuknya berkomentar : “Saat ini Amerika Serikat dilanda resesi yang sangat serius dan menyakitkan. Kini pertanyaannya adalah: Seburuk apa fase konjunktur ini, dan apakah akan dapat meruntuhkan ekonomi Amerika Serikat secara mendadak? Di Eropa, terutama  Bank Sentral Eropa walaupun menyadari hal itu merupakan ilusi, masih tetap mengharapkan bahwa mereka masih dapat melindung kawasannya atau menepis dampak dari krisis berat ekonomi di Amerika Serikat. Namun, di tahun 2008 ini Eropa tidak akan lagi mampu menahan dampak krisis ekonomi dari Amerika Serikat dan akan ikut tergilas.”
  • Harian Dernieres Nouvelles d`Alsace yang terbit di Strassburg, Prancis, juga mengomentari dengan tajam krisis ekonomi dunia tersebut: “Di Jerman serikat buruh menuntut kenaikan gaji sampai 8 persen untuk mengimbangi daya beli yang terus menurun. Juga di Prancis menurunnya daya beli menjadi topik bahasan. Namun dalam kenyataannya penurunan daya beli ini adalah masalah seluruh Eropa. Di mana-mana pertumbuhan ekonomi harus dikoreksi ke bawah. Bank Sentral Eropa mengecam tuntutan serikat buruh khususnya dengan menyoroti Jerman sebagai penggerak ekonomi Eropa. Ekonomi global mengalami perubahan drastis. Krisis kredit di Amerika Serikat menunjukkan betapa rentannya globalisasi moneter. Para aktor baru ekonomi juga muncul di luar rencana. Seperti halnya dana simpanan jangka panjang dari negara-negara penghasil minyak bumi, yang merupakan investasi jangka panjang. Yang berbeda dari dana pensiun, yang hanya tertarik pada keuntungan jangka pendek. Perubahan drastis dalam sirkulasi keuangan tidak dapat diabaikan lagi.”[3]

Dalam sejarah ekonomi, ternyata krisis terjadi beberapa kali dan berulang-ulang. Hal ini dikupas oleh Roy Davies dan Glyn Davies dalam bukunya yang berjudul The History of Money From Ancient time oi Present Day. Mereka menyatakan bahwa sepanjang abad ke-20 telah terjadi 20 kali krisis besar yang melanda banyak negara seperti krisis perbankan internasional pada tahun 1907, The Great Crash dan Great Depression pada tahun 1929-1930, Deep Resession pada tahun 1978-1980, krisis dunia ketiga pada tahun 1980, krisis Asia Tenggara pada tahun 1997-2002, dan sekarang krisis keuangan melanda Amerika Serikat.[4]

Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia jelas tidak bisa luput dari dampak krisis keuangan global tersebut. Beberapa dampak yang terjadi antara lain rupiah semakin melemah, IHSG tidak sehat, ekspor terhambat karena Amerika Serikat dinilai akan banting harga, dan lain-lain. Pemerintah bahkan sempat menghentikan aktivitas pasar modal selama beberapa hari.

Pemanasan global merupakan fenomena yang sedang menjadi perhatian utama dunia internasional. Bagaimana tidak? Negara-negara besar yang merupakan negara industri merasa turut bertanggung jawab terhadap meningkatnya suhu bumi. Berdasarkan hasil penelitian, dunia telah mengalami kenaikan temperatur cuaca sebanyak 3 derajat Celcius sejak jaman praindustri.

Faktor manusialah yang diperkirakan menjadi faktor utama terjadinya pemanasan global. Laporan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) tahun 2007, menunjukkan bahwa rata-rata aktivitas manusia semenjak 1750 menyebabkan adanya pemanasan. Perubahan kelimpahan gas rumah kaca dan aerosol akibat radiasi matahari dan keseluruhan permukaan bumi mempengaruhi keseimbangan energi sistem iklim. Karbon dioksida adalah penyumbang utama gas kaca, sedangkan sumber utama peningkatan karbon dioksida adalah penggunaan bahan bakar fosil, pengaruh perubahan permukaan tanah karena pembukaan lahan, penebangan hutan, pembakaran hutan, mencairnya es.[1]

Saya ingin menyoroti fenomena mencairnya salju di Greenland. Salju yang mencair memberi pengaruh yang besar terhadap luas lapisan es yang terus berkurang dan terhadap tinggi dan dalam lautan di seluruh dunia. Salju yang mencair juga akan menyerap 3-4 kali energi yang diserap oleh salju kering. Hal tersebut tentu akan berpengaruh besar terhadap persediaan energi di bumi.[2]

Masalah pemanasan global sudah sering kali diwacanakan dan sepertinya akan semakin mendapat perhatian di kalangan dunia internasional. Sebenarnya pemanasan global itu merupakan fenomena yang tidak terhindarkan atau ada karena ulah manusia? Pertama, para peneliti menemukan bahwa iklim bumi itu selalu berubah. Bahkan, studi iklim di jaman es memperlihatkan bahwa iklim bumi bisa berubah dengan sendirinya secara radikal. Kedua, para peneliti juga mengatakan bahwa pemanasan global tidak lain adalah dampak dari ulah manusia itu sendiri. Menurut saya, setiap fenomena pasti ada penyebabnya. Pemanasan global terjadi bisa jadi karena memang kedinamisan bumi dan alam ini, dan bisa juga karena ulah manusia yang destruktif yang semakin mendorong terjadinya kerusakan di muka bumi. Sekarang tinggal kita memilih menjadi manusia yang destruktif atau justru berusaha mencari solusi untuk menyelamatkan bumi, karena pada dasarnya manusia adalah pemimpin di muka bumi.

Globalisasi

Globalisasi adalah proses pengglobalan, sebuah proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi adalah sebenarnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai kepada sebuah kesepakatan dan menjadi pedoman bersama. Ada dua dimensi dalam globalisasi, yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang makin dipersempit sehingga muncul term “global village”[3] dan waktu makin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi dengan masyarakat di dunia. Globalisasi mencakup semua bidang yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.[4]

Faktor utama yang memudahkan globalisasi yaitu adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini berkaitan dengan dimensi ruang dan waktu yang kita bicarakan sebelumnya. Informasi yang ada dapat tersebar luas ke seluruh dunia dengan cepat dan mudah karena perkembangan teknologi tersebut.

Globalisasi memberikan dampak yang positif sekaligus negatif. Positif karena globalisasi mendorong persaingan negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Negatif karena melemahkan posisi negara dalam percaturan ekonomi dan politik internasional. Negara menjadi semacam tidak berdaulat karena muncul ketergantungan terhadap negara lain.

Valerie M. Hudson (2007) memberikan lima level dalam analisis kebijakan luar negeri, yaitu individu; kelompok; budaya dan identitas nasional; politik domestik dan oposisi; serta atribut nasional dan sistem internasional. Empat level pertama bisa dideskripsikan sebagai teori level mikro dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Level yang kelima, yang akan lebih lengkap dibahas dalam esai ini, merupakan pendekatan level makro dalam memahami kebijakan luar negeri.

Atribut Nasional dan Kebijakan Luar Negeri

Atribut nasional adalah elemen-elemen yang menjadi kekuatan suatu negara. Atribut nasional merupakan hal yang sangat relatif bergantung kepada karakteristik negara yang bersangkutan. Secara umum, atribut nasional dilihat dalam:

  • Ukuran

Ukuran suatu negara dapat mempengaruhi tujuan negara tersebut dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Negara kecil mungkin akan mencari aliansi dengan negara-negara tetangganya karena merasa lebih diuntungkan. Jika terdapat konflik antara dua negara besar, negara yang berukuran kecil dalam hal birokrasi dan pengaruh mungkin akan lebih memilih untuk bersikap netral. Sebaliknya, negara besar yang memiliki pengaruh yang lebih besar biasanya lebih aktif dalam urusan-urusan luar negeri.

  • Sumber daya alam

Sumber daya alam yang dimaksud di sini antara lain kekayaan alam seperti bahan tambang, mineral, minyak; kesuburan tanah dan kapabilitas agrikultur; air; dan lingkungan. Misalnya Ukraina yang menjadi tempat berharga untuk agrikultur bagi Uni Soviet atau seperti Kamboja bagi Vietnam, dan sebagainya.

  • Geografi

Geografi juga menjadi atribut yang berpengaruh bagi pengambilan kebijakan luar negeri. Geografi yang dimaksud mencakup akses ke pelabuhan, laut, kawasan strategis, dan batas negara. Misalnya invasi ke Afghanistan. Dapat kita lihat bahwa posisi Afghanistan sangat strategis sebagai penghubung antara Timur Tengah dan Asia.

  • Demografi

Demografi mencakup karakteristik populasi, distribusi usia, distribusi jender, distribusi kesejahteraan, fraksionalisasi etnik/bahasa/agama, pendidikan dan kesehatan termasuk penyebaran penyakit dalam populasi suatu negara. Misalnya, negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk tinggi lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan perdagangan, migrasi, kolonisasi, bahkan dengan konflik.

  • Sistem politik

Tipe sistem politik yang digunakan suatu negara juga berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri yang dihasilkan. Misalnya, negara yang menganut sistem demokrasi biasanya tidak akan berkonflik dengan negara sesama penganut demokrasi. Di antara kedua negara demokrasi tersebut akan muncul rasa empati karena memiliki pandangan kultur yang sama dalam masyarakatnya. Namun, para peneliti menemukan bahwa baik suatu negara menganut demokrasi atau tidak, tidak akan berefek kepada jumlah konflik. Negara demokrasi berkonflik dengan negara nondemokrasi ternyata kurang lebih sama dengan negara nondemokrasi yang lain (Bremer, 1993; Dixon, 1993; Merrit dan Zinnes, 1991).

  • Kapabilitas militer

Tingkat kekuatan militer suatu negara merupakan atribut nasional yang penting dalam perumusan kebijakan luar negeri. Kekuatan militer yang dimaksud adalah kepemilikan senjata, angkatan bersenjata, dan teknologi. Negara yang superior dalam militer akan cenderung melakukan diplomasi koersif karena negara tersebut mampu memberikan tekanan terhadap negara lain. Kekuatan militer tersebut juga bisa menjadi pengganti bagi adanya dukungan internasional seperti keputusan Amerika Serikat ketika menginvasi Irak. Amerika tidak perlu menunggu dukungan PBB atau negara lain karena merasa sebagai negara super yang mampu melakukan invasi tersebut.

  • Kapabilitas ekonomi

Kita harus mengingat bahwa aktor yang penting tidah hanya negara saja tapi juga aktor nonnegara seperti MNC, INGO, IGO, dan bahkan unit-unit subnasional. Apalagi dengan semakin mengglobalnya ekonomi dunia, di mana muncul ketergantungan dan saling ketergantungan dalam ekonomi dan perdagangan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kekuatan ekonomi suatu negara ikut berpengaruh dalam kebijakan luar negeri.

Sistem Internasional dan Kebijakan Luar Negeri

Sistem internasional merupakan level abstraksi tertinggi dalam studi politik internasional karena sistem ini mencakup semua negara di dunia. Jika menghubungkan antara sistem internasional dan kebijakan luar negeri, yang harus difokuskan bukan kepada kebijakan luar negerinya, tapi lebih kepada konteks seperti apa suatu kebijakan luar negeri itu dibuat. Ada dua cara menghubungkan sistem internasional dan kebijakan luar negeri yaitu:

  • Menggunakan sistem atribut
    • Membuat sistem tipologi berdasarkan atribut-atribut seperti jumlah aktor di dalam sistem, distribusi kekuasaan di antara aktor-aktor yang terlibat, jumlah kekuatan besar atau kutub di dalam sistem, peran kutub dalam mekanisme aliansi formal maupun informal, ada atau tidaknya organisasi supranasional, jumlah isu yang dipertentangkan, dan sebagainya.
    • Menciptakan tipologi kemudian memunculkan prinsip-prinsip umum dalam tindakan kebijakan luar negeri seperti yang diciptakan oleh Morton Kaplan (1957, 1972).
  • Menggunakan konsep sistem transisi dan dampak transisi tersebut bagi kebijakan luar negeri
    • Teori Long Cycle, di mana George Modelski membuat satu set sistem transisi yang reguler dan senantiasa berputar.
    • Teori Marxis, gerakan spiral dalam sistem internasional dengan tanpa transisi lebih lanjut.

Referensi:

Valerie M. Hudson. 2007. Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory. Maryland: Rowman and Littlefield Publisher

Valerie M. Hudson (2007) memberikan lima level dalam analisis kebijakan luar negeri, yaitu individu; kelompok; budaya dan identitas nasional; politik domestik dan oposisi; serta atribut nasional dan sistem internasional. Esai ini akan membahas level yang ketiga dan keempat yaitu budaya dan identitas nasional serta politik domestik dan oposisi.

Budaya dan Identitas Nasional

Asumsi dasar level ini seperti apa yang dikatakan Huntington (1993, 1996) bahwa kebanyakan konflik yang terjadi di dunia memiliki akar berupa faktor budaya. Studi budaya dan identitas nasional merupakan studi mengenai bagaimana kultur sosial dan isu identitas berdampak kepada pilihan pengambilan kebijakan luar negeri. Studi ini bukanlah hal yang baru karena sudah menjadi bahasan dalam berbagai disiplin ilmu sosial yang lain selain HI, antara lain antropologi, sosiologi, psikologi sosial, perilaku organisasi, dan lainnya. Pendekatan ini, menurut Lucian Pye (1991), menjadi pendekatan terakhir yang digunakan (the explanation of last resort). Segala sesuatu yang muncul yang tidak bisa dijelaskan oleh teori-teori dalam Foreign Policy Analysis (FPA) akan diartikan sebagai perbedaan kultural.

Ketika kita mencoba mengaitkan antara budaya dan identitas nasional dengan kebijakan luar negeri, maka beberapa pertanyaan akan muncul yaitu “Who are we?”, “What do we do?”, dan “Who are they?”. Identitas nasional lebih bersifat politis, dibentuk, dan dibentuk kembali dalam setiap fenomena oleh masyarakat. Mesin identitas nasional sendiri adalah diskursus dan interaksi yang terjadi di dalam masyarakat. Berikut ini adalah definisi budaya dari berbagai penstudi:

  • Budaya adalah bagian dari lingkungan yang human-made (Herskovits, 1955)
  • Budaya adalah the software of the mind (Hofstede, 1991)
  • Budaya adalah sistem pemaknaan, persepsi, dan nilai yang dirasakan bersama secara interpersonal (Millennium, 1993)
  • Budaya adalah suatu set buatan manusia yang mencakup elemen obyektif dan subyektif yang dirasakan bersama oleh mereka yang mampu berkomunikasi satu sama lain karena memiliki bahasa yang sama dan tinggal di waktu dan tempat yang sama (Triandis, 1994)
  • Budaya adalah sistem pembelajaran tentang suatu pemaknaan yang dikomunikasikan dengan bahasa alami dan sistem simbol lainnya yang memiliki fungsi representatif, terarah, dan afektif dan mampu menciptakan entitas kultural (d’Andrade, 1984)

Evolusi budaya dan identitas nasional berkaitan dengan kebijakan luar negeri mengalami tiga tahap. Tahap pertama terjadi pada tahun 1940-an dan 1950-an yang menggunakan national character studies. Pada tahap ini, ada usaha untuk memisahkan dan menghubungkan kembali variabel independen budaya dengan variabel independen kebijakan nasional. Tahap kedua terjadi pada tahun 1960-an dan 1980-an yang merupakan renaissance dari kebijakan luar negeri yang berdasar pada riset budaya. Pada tahap ini, budaya dilihat sebagai organisasi pemaknaan, preferensi nilai, dan pola untuk strategi manusia. Studi ini dikembangkan oleh Emile Durkheim, Max Weber, Talcott Parsons, Margaret Mead, dan penstudi yang lain. Tahap ketiga terjadi pada abad ke-21 tepatnya paska peristiwa 9/11 yang melihat perbedaan budaya sebagai sumber dari perilaku kebijakan luar negeri.

Analisis budaya digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kekuatan aktor umum yang ada. Budaya dilihat sebagai sinonim dari kelanjutan kebijakan luar negeri suatu negara. Analisis kekuatan politik dalam pendekatan budaya yaitu:

  • Analisis komparasi
  • Analisis subnasional
  • Analisis diskursus
  • Analisis horizon
  • Analisis interaksi

Politik Domestik dan Oposisi

Kebijakan luar negeri adalah perpanjangan dari politik domestik (Clausewitz). Dalam segala aktivitas manusia, akan selalu ada perbedaan pandangan dan ketidakseimbangan distribusi kekuatan. Menurut Hermann dan Preston (1994), hal ini akan berakibat kepada adanya perjuangan untuk mendapatkan kekuatan. Banyak penstudi yang mengenal interdependensi antara politik domestik dan politik internasional. Namun menurut Helen Milner (1997), sedikit penstudi yang secara eksplisit menjelaskan interaksi keduanya.

Ada dua hal yang turut menentukan politik domestik, yaitu kondisi rezim dan strategi aktor (Robert Dahl, 1973) serta institusi yang menciptakan preferensi dan cara-cara untuk menyelesaikan persoalan (Milner, 1997). Aktor domestik yang potensial dalam menentukan politik domestik adalah:

  • Cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam pemerintahan
  • Partai politik
  • Pebisnis dan koalisi bisnis
  • Kelompok kepentingan domestik
  • Media
  • Kesatuan
  • Pemerintahan negara
  • Individu yang berpengaruh
  • Komunitas epistemik
  • Kelompok religius
  • Kekuatan kriminal dan teroris

Ada lima dimensi aktor dalam politik domestik, yaitu proximity, fragmentasi atau kohesivitas, ukuran, derajat perbedaan pandangan antara aktor domestik dan rezim, dan aktivitas aktor politik domestik.

Dampak politik domestik terhadap kebijakan luar negeri akan sangat bergantung kepada strategi yang dipilih oleh rezim yang bersangkutan. Ada empat strategi rezim, yaitu pengabaian, taktik langsung, taktik tidak langsung, dan kerjasama.

Referensi:

Valerie M. Hudson. 2007. Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory. Maryland: Rowman and Littlefield Publisher.

Individual and Group Decision Making

Proses perumusan dan pengambilan kebijakan dalam konteks negara dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Pengambilan keputusan tentang suatu kebijakan tentu harus melalui sebuah mekanisme pertimbangan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Yang perlu dicatat adalah bahwa sekelompok orang tersebut terdiri dari individu-individu yang memiliki karakter berbeda-beda sehingga akan mempengaruhi pertimbangan personal terhadap suatu permasalahan.

Apakah pemimpin memang berpengaruh signifikan terhadap pengambilan kebijakan suatu negara? Pada tahun 1930-an, pendekatan yang diakui adalah pendekatan “Great Man”, bahwa kepemimpinan memang berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri. Namun selama masa Perang Dingin, pendekatan tersebut bergeser menjadi pendekatan negara atau sistem, bahwa atribut negara adalah elemen yang paling penting dalam memahami tindakan superpower suatu negara. Paska Perang Dingin, terutama karena krisis yang terjadi di Irak dan Korea Utara, karakter pemimpin diakui kembali dapat membantu kita untuk memahami kebijakan luar negeri negara-negara yang bersangkutan.

Beberapa kondisi dapat menentukan karakteristik pemimpin dalam mengambil keputusan. Pertama, tipe rezim di mana perbedaan tipe rezim mengakibatkan perbedaan tingkat kepentingan pemimpin dalam mengontrol suatu kebijakan. Tipe rezim lebih melihat kepada kediktatoran pemimpin. Kedua, kepentingan pemimpin terhadap suatu kebijakan luar negeri. Ketiga, situasi krisis yang dituntut untuk diselesaikan oleh level tertinggi dalam pemerintahan. Keempat, situasi yang ambigu dan tidak pasti akan membuat pemimpin mencari tahu informasi yang lebih banyak untuk memastikan kebijakan yang diambilnya. Kelima, pemimpin yang sudah terlatih dalam hal diplomatik akan mengesampingkan karakter personal mereka untuk keperluan diplomatik. Keenam, keahlian di bidang tertentu di mana pengambil kebijakan tidak harus berada pada posisi top leader karena keahlian di bidang isu yang sedang terjadi juga menjadi hal yang determinan. Ketujuh, apakah pemimpin memilih untuk mendelegasikan informasi dalam tugas atau lebih suka melakukannya sendiri. Kedelapan, interaksi dalam kelompok, bahwa individu dalam kelompok mempunyai peranan masing-masing.

Untuk mempelajari kepribadian dan pandangan seorang pemimpin, digunakan dua metodologi. Pertama, psychobiography. Psychobiography memperlihatkan faktor emosional yang memainkan peran dalam motivasi dan pembuatan kebijakan. James David Barber membuat kategori untuk menggambarkan pemimpin, yaitu pemimpin aktif-negatif, aktif-positif, pasif-negatif, dan pasif-positif.

Jerrold Post menggunakan pendekatan lain dalam psychobiography yang ia namakan sebagai anamnesis. Post percaya bahwa analisis psikologi politik yang bagus harus mencakup beberapa hal. Pertama, psychobiography yang memberikan perbandingan antara waktu hidup pemimpin dan waktu terjadinya fenomena. Kedua, kepribadian pemimpin yang mencakup keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kerja, investigasi kesehatan dan kebiasaan, kapasitas intelektual, pengetahuan, stabilitas emosional, motivasi, nilai, dan kualitas hubungan antarpersonal. Ketiga, substansi yang dipegang pemimpin dalam suatu isu, misalnya keamanan negara atau kekuasaan. Keempat, gaya kepemimpinan yang mencakup kemampuan berorasi, kemampuan untuk berkomunikasi dengan publik, aspek strategi, taktik, dan gaya negosiasi.

Metodologi yang kedua adalah content analysis. Metodologi ini bisa digunakan sebagai pelengkap atau alternatif dari metodologi yang pertama. Metodologi ini menggunakan pendekatan kata-kata dan tulisan dari seorang pemimpin yang juga bisa menunjukkan bagaimana kepribadiannya. Sumbernya bisa berasal dari wawancara langsung yang spontan, diary, tape recording otomatis, dan lain-lain. Content analysis memiliki dua bentuk yaitu tematik dan kuantitatif (word count). Tematik menggunakan dasar tema dan nilai dalam variabel sedangkan kuantitatif menggunakan dasar pilihan atas kata-kata tertentu.

Hermann memberikan tujuh pengaruh kepribadian yaitu kepercayaan diri untuk mengontrol peristiwa, kebutuhan akan kekuasaan dan pengaruh, kompleksitas konseptual, rasa percaya diri, fokus kepada masalah atau fokus terhadap hubungan, tidak percaya terhadap yang lain, dan bias dalam kelompok. Tujuh hal di atas bisa digeneralisasikan ke dalam tiga karakteristik kepribadian yaitu tantangan pemimpin sebagai individu atau respon isu, terbuka untuk menerima informasi baru, termotivasi oleh kekuatan internal atau eksternal.

Jonathan W. Keller (2005) menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan akan mempengaruhi bagaimana seorang pemimpin merespon sebuah masalah. Gaya kepemimpinan tersebut mencakup kepercayaan, metode pengambilan keputusan, dan cara berinteraksi dengan orang lain. Kepercayaan dan pandangan seorang pembuat kebijakan dapat mempengaruhi orientasi umum kebijakannya dan pilihan spesifik yang diambil. Berikut ini adalah empat karakteristik yang membentuk respon pemimpin terhadap suatu permasalahan:

1. Task emphasis

Task versus interpersonal emphasis. Maksudnya penekanan kepada penyelesaian tugas atau turut memperhatikan perasaan dan kebutuhan pihak lain. Pemimpin yang task-oriented hanya melihat orang lain sebagai alat yang dapar digunakan untuk menyelesaikan misi daripada melihatnya sebagai aktor yang harus dihargai dan diakomodasi. Pemimpin seperti ini menggunakan pendekatan “authority-obedience”. Sebaliknya, pemimpin yang interpersonally-oriented lebih memilih gaya pengambilan keputusan yang “participatory” di mana kebijakan diputuskan melalui sebuah konsensus dan kerjasama.

2. Need for power

Karakter ini mencakup keinginan untuk memberikan pengaruh, kontrol, atau mendominasi orang lain dan kelompok. Permainannya akan cenderung kompetitif, manipulatif, dan agresif. Lawan mereka dianggap sebagai kompetitor atau penghambat yang harus dikalahkan (zero-sum game).

3. Distrust

Distrust adalah kepercayaan umum bahwa tindakan atau argumen pihak lain seringkali tidak meyakinkan. Hal tersebut bisa ditunjukkan dengan adanya persepsi ancaman dan tendensi dalam melihat pihal luar.

4. Nationalism

Nasionalisme mencakup pandangan tentang dunia di mana negaranya sendiri lebih kuat daripada negara lain. Nasionalisme menekankan kepada penghargaan nasional dan identitas. Tindakan yang nasionalistik seringkali diasosiasikan dengan kebijakan yang forceful atau ekstrimnya bisa membawa kepada usaha kekerasan.

Bagaimanapun pengaruh seorang pemimpin terhadap pengambilan kebijakan luar negeri, ia tetaplah tidak mampu jika harus merumuskan sendiri. Kenyataannya, di banyak negara, keputusan pengambilan kebijakan luar negeri selalu dibuat oleh sekelompok orang. Dalam teori FPA (Foreign Policy Analysis), terdapat tiga tipe grup yaitu:

1. Small group dynamics

Charles F. Hermann (1978) berargumen bahwa elemen-elemen dalam struktur kelompok itu seperti distribusi kekuasaan di dalam kelompok dan tipe pembagian peran antaranggota kelompok. Anggota kelompok bisa melihat dirinya sebagai anggota loyal yang membantu menyediakan preferensi untuk pemimpinnya, atau sebagai delegasi dari entitas eksternal yang mengklarifikasi dan memberikan argumen dari perspektif entitas yang bersangkutan.

Irving Janis (1982) memberikan perhatian kepada small group disfunction yang mendapat tekanan tinggi dengan kondisi yang ambigu, tidak pasti, rahasia, dan beresiko. Solusinya adalah kepaduan kelompok (group cohesiveness) yang merupakan sumber kekuatan bagi dukungan emosional untuk kelompok tersebut.

Garold Strasser mengatakan bahwa kebanyakan kelompok kecil sudah mengetahui informasi tentang masalah sebelum diskusi berlangsung.

Ryan Beasley (1998) berpendapat tentang adanya taksonomi atau tingkatan kelompok berdasarkan karakteristik seperti sentralitas terhadap individu tertentu, kompleksitas diskusi kelompok, tingkat alternatif yang diberikan anggota, kelanjutan diskusi, dan sebagainya.

Sylvan dan Haddad (1998) melakukan pendekatan dalam konteks “story telling” yang menjadi teknik dominan dalam diskusi kelompok. Maksudnya, setiap anggota kelompok berkompetisi satu sama lain untuk memberikan artikulasi paling tepat dengan masalah yang didiskusikan. Cerita yang paling persuasif akan menjadi basis pembuatan keputusan kelompok tersebut.

2. Organizational process

Pemerintah dapat dianggap sebagai matriks organisasi atau dengan kata lain nasional birokrasi. Sumber organisasi mencakup:

  • Essence

Essence organisasi akan membawa organisasi tersebut untuk membuat budaya organisasi, norma, tingkah laku, pemikiran, prioritas nilai.

  • Turf

Merupakan substansi dan kemampuan dapat memberikan pengaruh di dalam birokrasi nasional.

  • Budget dan personnel

Ukuran organisasi, besarnya anggaran dana yang dialokasikan, jumlah anggota merupakan indikator utama kekuatan organisasi.

  • Pengaruh
  • Moral
  • Otonomi

Dua organisasi atau lebih yang beroperasi bersama memiliki perbedaan budaya, perbedaan keahlian, perbedaan prosedur, perbedaan prioritas, dan sebagainya sehingga bisa jadi mengalami kesulitan. Oleh karena itu, suatu organisasi harus berjalan seotonom mungkin yang ia bisa.

3. Bureaucratic politics

Politik birokrasi ini merupakan interseksi kompleks antara small group dynamics, organizational process, dan kekuatan politik domestik. Konsep intinya adalah:

  • Stakeholder

Merupakan players yang mengatur kekuatan politik yang berimbas kepada output birokrasi.

  • Action channel

Satu-satunya cara agar bisa menjadi pemain yang efektif adalah dengan mengetahui action channel yaitu siapa yang dilihat dan apa yang harus dilakukan untuk membuat sesuatu benar-benar terjadi.

  • Resultant
  • Framing, rules, deadlines, agendas

Framing adalah proses di mana kelompok mulai memahami situasi dan menjelaskan kewajiban pengambilan keputusannya. Rules adalah peraturan yang mengatur bekerjanya suatu kelompok. Deadline dapat memberikan tekanan untuk secepat mungkin mendapat banyak informasi. Agenda yang dibahas bisa ditentukan oleh pimpinan atau melalui voting kelompok.

  • Coalition

Ada tiga bentuk koalisi yaitu compromise (keinginan menang kecil), quid pro quo arrangements (win-win solution), dan implicit or explicit coercion (menggunakan intimidasi, ancaman, media, manipulasi aturan, dan lain-lain).

  • Subversion dan equalizers
  • The games

Referensi:

Keller, Jonathan W. 2005. Leadership Style, Regime Type, and Foreign Policy Crisis Behaviour: A Contingent Monadic Peace?. International Studies Quarterly 49.

Tidak tahu judul bukunya:

Bab 2. The Individual Decisionmaker: The Political Psychology of World Leaders. Bab 3. Group Decisionmaking: Small Group Dynamics, Organizational Process, and Bureaucratic Politics.