Archive for the ‘Hard Political Affairs’ Category

Sejarah mencatat bahwa manusia tidak pernah berhenti untuk terlibat konflik dan perang. Sesuatu yang harus menjadi perhatian pihak yang akan berperang adalah kekuatannya, yang dapat dilihat dari kekuatan militernya baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal inilah yang dianggap sebagai alasan utama mengapa suatu kelompok atau negara melakukan proliferasi senjata, karena kompetisi untuk kekuatan dan pengaruh dalam hubungan internasional.

Isu proliferasi senjata sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Namun mengapa isu ini sekarang dikatakan sebagai isu global? Semua ini tentu tidak lepas dari aspek globalisasi, di mana terjadi kemajuan dalam semua bidang termasuk teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi. Dulu, senjata yang digunakan dalam perang adalah senjata konvensional seperti artileri berat, misil, tank, pesawat, kapal, kendaraan bersenjata, dan sebagainya. Sekarang, dalam kondisi globalisasi dengan kemajuan berbagai bidang tadi, mendorong adanya kemajuan pesat dalam perkembangan teknologi persenjataan. Senjata yang digunakan berkembang menjadi senjata nonkonvensional yang mengakibatkan dampak yang lebih mengancam daripada senjata konvensional (Weapon of Mass Destruction/WMD) seperti senjata nuklir, senjata kimia (berupa gas, cairan, aerosol, dll), dan senjata biologis (berupa mikroorganisme atau racun yang menimbulkan penyakit berakibat fatal). Inilah yang menjadi isu global.

Beberapa motivasi suatu negara dalam proliferasi senjata adalah:

  • Dalam konteks perseteruan dua superpower pada saat Perang Dingin, proliferasi senjata dijadikan alasan bagi NATO dan Pakta Warsawa dalam rangka pertahanan kolektif.
  • Perimbangan kekuatan regional di mana penjualan senjata dirasa dapat menciptakan stabilitas regional.
  • Pengaruh politik, militer, dan ekonomi. Jadi, dengan melakukan transfer senjata, suatu negara dapat terus mendapatkan akses politik, militer, dan ekonomi dari negara yang diajak kerjasama.
  • Alasan ekonomi, yaitu dengan cara diekspor ke negara lain yang akan mendatangkan keuntungan.
  • Kebutuhan diri sendiri, yaitu untuk mempertahankan keamanan negara sendiri.
  • Terjadinya konflik etnis yang tentu saja akan berpengaruh terhadap permintaan senjata.
  • Rezim yang otoriter akan cenderung untuk mengembangkan kekuatan militer yang dimanfaatkan untuk melakukan kontrolnya.
  • Aktivitas kriminal global seperti terorisme, penjualan narkoba, pencucian uang, dan lain-lain yang berdampak kepada permintaan senjata.
  • Nilai-nilai budaya, yang percaya bahwa penggunaan kekuatan akan menyelesaikan konflik dan merupakan hak individu untuk melakukan proliferasi senjata.

Negara-negara yang mengembangkan senjata nuklir adalah Cina, Jepang, India, Pakistan, Irak, Iran, Libya, Israel, dan Korea Utara, di mana yang sebelumnya hanyalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang diperbolehkan mengembangkan senjata nuklir. Untuk itu, Amerika Serikat sangat gencar menekan negara untuk menerapkan nonproliferasi senjata nuklir. Irak adalah negara yang mendapatkan dampak dari kebijakan Amerika Serikat tersebut. Karena alasan senjata nuklir, Amerika Serikat menginvasi Irak pada tahun 2003, yang hingga saat ini ternyata senjata nuklir yang diklaim tidak ditemukan. Negara lain yang paling mendapat kecaman dari Amerika Serikat adalah Iran dan Korea Utara. Sepertinya memang Amerika Serikat menerapkan standar ganda, menekan negara yang dianggap sebagai musuh dan tidak melakukan apa-apa terhadap negara yang bersekutu dengannya, walaupun sama-sama mengembangkan senjata nuklir.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara-negara dunia terkait proliferasi senjata nuklir antara lain Limited Test Ban Treaty (1963), Nuclear Non-Proliferation Treaty (1968), Strategic Arms Limitation Treaty/SALT I (1972), Threshold Test Ban Treaty (1974), Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (1987), Strategic Arms Reduction Treaty/START I (1991), START II (1993), Comprehensive Test Ban Treaty (1996), dan US-Russian Nuclear Arms Treaty (2002). Sedangkan yang terkait dengan proliferasi senjata kimiawi adalah the Chemical Weapons Convention (CWC) pada tahun 1933. Dan yang terkait dengan proliferasi senjata biologis adalah Biological Weapons Convention (BWC) pada tahun 1972 (Payne, 2009; Shah, 2006).

Isu mengenai proliferasi senjata ini begitu sensitif, kontroversi, dan kompleks. Dilematis sekali melihat Amerika Serikat sebagai negara superpower memiliki kekuatan untuk menekan negara lain yang melakukan proliferasi senjata. Di satu sisi, menekan beberapa negara tapi di sisi lain tidak menekan negara yang lain. Di satu sisi merasa bahwa Amerika Serikat tidak adil tapi di sisi lain, tidak banyak yang bisa dilakukan. Dilematis lainnya adalah setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara dan negaranya. Wajar jika kekuatan militer dilihat sebagai determinan dalam mengukur keamanan nasional suatu negara. Namun peningkatan kekuatan negara yang satu akan berakibat pada munculnya persepsi ancaman dari negara lain terutama negara-negara di sekitar atau negara-negara yang merasa lemah. Hal ini tentu bukan semakin mendorong adanya nonproliferasi senjata tapi justru memperbanyak negara yang melakukan proliferasi senjata.

Daftar Pustaka

Payne, Richard J. 2009. Global Issues: Politics, Economics, and Culture. Pearson Education, Inc.

Shah, Anup. 2006. Nuclear Weapons. Global Issues, 29 Oktober 2006. [Diakses 7 Juni 2009] <http://www.globalissues.org/issue/67/nuclear-weapons&gt;

1993. Proliferation of Weapons of Mass Destruction: Assessing the Risks. Office of Technology Assessment United States Congress. [Diakses 7 Juni 2009] <http://www.fas.org/ota/reports/9341.pdf&gt;

Definisi Terorisme

Terorisme memiliki berbagai macam pengertian tergantung dari sudut pandang pihak yang mendefinisikan. Hingga saat ini, belum ada definisi yang jelas dan baku mengenai terorisme. Para scholar sendiri kesulitan dalam mendefinisikan terorisme. Liqueur (1999 dalam White, 2006) mengatakan bahwa terorisme sulit untuk didefinisikan karena pemaknaannya berubah sepanjang sejarah. Cooper (1978 dalam White, 2006) memberikan istilah kesulitan pendefinisian tersebut dengan “problem in the problem definition”. Menurutnya, terorisme sulit diartikan karena memiliki pengertian yang berbeda dalam waktu yang berbeda. Sama dengan Cooper, hanya saja Crenshaw (1995 dalam Payne, 2006) menambahkan variabel tempat yang berbeda sebagai pertimbangan sulitnya mendefinisikan terorisme. Bahkan, Schmid (1983 dalam White, 2006) mengatakan bahwa terorisme bukan sulit tapi justru tidak bisa didefinisikan karena itu adalah sebuah konsep, bukan obyek secara fisik.

Terorisme menurut Jenkins (1984 dalam White, 2006) adalah penggunaan kekuatan yang dirancang untuk membawa perubahan politik. Laqueur (1987 dalam White, 2006) mengatakan bahwa terorisme adalah penggunaan kekuatan yang tidak terlegitimasi untuk mencapai tujuan politik dengan menjadikan orang yang tidak bersalah sebagai target. Crenshaw (1995 dalam Payne, 2006) beranggapan bahwa terorisme adalah sebuah konstruksi sosial yang pada dasarnya berlabelkan politik. Pillar (dalam White, 2006) menyebutkan empat elemen terorisme yaitu kegiatan yang direncanakan, merupakan aktivitas politik, dengan target masyarakat sipil, dan dilakukan oleh kelompok subnasional. Terorisme juga bisa diartikan sebagai suatu tindakan represi terhadap Negara (Herman, 1983 dalam White, 2006). Pada dasarnya, definisi terorisme akan sangat bergantung kepada kepentingan dari kelompok yang mendefinisikan (White, 2006). Dan pihak yang memberikan definisi mengenai terorisme biasanya adalah bukan pihak yang netral (Crenshaw, 1995 dalam Payne, 2006).

Untuk membedakan terorisme dengan konflik yang lain adalah kita harus ingat bahwa terorisme merupakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Terorisme bisa jadi merupakan sebuah kriminal, namun kriminal belum tentu termasuk terorisme. Bagi teroris, korban adalah kepentingan kedua. Kepentingan pertama adalah menciptakan drama untuk ditonton oleh target (Jenkins, 2004 dalam White, 2006).

Terorisme Global

Faktor-faktor yang mendukung adanya terorisme antara lain:

  • Kemiskinan, merupakan akar terorisme. Kemiskinan memiliki keterkaitan dengan isolasi politik dan ekonomi, perasaan tidak berdaya, pelanggaran HAM, dan kurangnya demokrasi.
  • Globalisasi, merupakan faktor utama dalam terorisme global. Terorisme merupakan produk perlawanan untuk merubah keadaan karena globalisasi ekonomi, budaya, politik, militer, bahkan lingkungan. Aktivitas terorisme juga semakin dimudahkan dengan adanya kemudahan komunikasi dan transportasi, yang memungkinkan aktivitas terorisme menyebar ke berbagai belahan dunia.
  • Kegagalan pemerintah. Para teroris melakukan tindakan teroris dengan tujuan untuk merubah keadaan. Dengan kata lain, mereka tidak puas dengan kondisi yang ada. Hal ini merupakan kegagalan pemerintah dalam mengakomodasi kepentingan kelompok tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai terorisme adalah:

  • Keadilan sosial dan politik
  • Kemerdekaan nasional (kemandirian)
  • Keunggulan rasial
  • Kebijakan luar negeri (mempengaruhi pemerintah untuk melakukan suatu aksi)
  • Publisitas, agar masyarakat dunia mengetahui permasalahan yang sedang terjadi
  • Melakukan demarketing terhadap pemerintah, supaya pemerintah terlihat lemah.

Begitu banyak tindakan negara-negara dunia untuk memberantas terorisme. Tindakan tersebut lebih banyak dimotori oleh Amerika Serikat dengan kebijakan “war on terrorism”-nya. Negara-negara dunia seperti tunduk kepada Amerika Serikat. Namun sepertinya, aksi-aksi terorisme masih belum efektif diberantas karena jaringannya yang sangat luas. Atau sebenarnya jaringan terorisme itu hanyalah propaganda yang ‘sengaja’ diciptakan saja? Wajar jika sulit diberantas karena memang tidak ada.

Daftar Pustaka

Payne, Richard J. 2009. Global Issues: Politics, Economics, and Culture. Pearson Education, Inc.

White, Jonathan R. 2006. Terrorism and Homeland Security, Fifth Edition. USA: Thomson Wadsworth.

Abstract

Russia and China refused all United Nations Security Council resolution in 2006-2008. United Nations Security Council resolution which powered by United States wants to impose more sanctions on Iran because it refuses to stop the development of nuclear program. This paper will analize the nature of the reason of Russia and China’s refusal and what connection with Iran and United States.

Keyword

Russia, China, Iran, United States, United Nations Security Council, resolution, IAEA, nuclear, sanction, energy.

Pendahuluan

Pada Februari 2003, Iran mengumumkan program pengayaan uranium yang berpusat di Natanz. Iran mengklaim bahwa program pengayaan uranium tersebut akan digunakan untuk teknologi dan dengan tujuan damai. Iran justru mengundang badan PBB yang bertugas memonitoring aktivitas nuklir negara-negara di dunia, IAEA (International Atomic Energy Agency), untuk berkunjung ke Iran dan memeriksa aktivitas nuklirnya. Amerika Serikat adalah pihak yang melihat adanya indikasi bahwa program pengayaan uranium Iran tersebut digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir. Kemudian Amerika Serikat melaporkan kasus Iran ini kepada Dewan Keamanan PBB (www.globalpolicy.org).

Pada November 2004, Iran menandatangani kesepakatan sementara dengan Jerman, Prancis, dan Inggris untuk menghentikan pengayaan uraniumnya. Hal ini ternyata berdampak positif bagi Iran karena dapat menghindari intervensi dari Dewan Keamanan PBB. Namun demikian, IAEA menganggap bahwa Iran tidak memberikan laporan tentang aktivitas nuklirnya secara jelas. Masalah inipun akhirnya kembali harus ditangani oleh Dewan Keamanan PBB (www.globalpolicy.org).

Terhitung dari tahun 2006 hingga 2008, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan 3 Resolusi yang berisi tentang sanksi terhadap Iran atas aktivitas nuklirnya. Pertama, Resolusi 1696 (31 Juli 2006). Resolusi ini dikeluarkan karena IAEA tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai nuklir Iran dan Iran tidak mau melaksanakan saran-saran dari IAEA serta tetap melanjutkan pengayaan uranium. Resolusi ini dibahas ketika pertemuan lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, Cina) ditambah Jerman dan Uni Eropa di Paris pada tanggal 12 Juli 2006. Isi dari resolusi tersebut bahwa Iran harus menuruti langkah yang disarankan oleh IAEA, meyakinkan bahwa nuklirnya memang untuk tujuan damai, melaporkan segala aktivitas, dan menghimbau kepada seluruh negara untuk tidak membantu Iran. Batas waktunya ditetapkan hingga tanggal 31 Agustus 2006 (www.globalpolicy.org).

Iran ternyata masih tidak mau bekerjasama dengan IAEA. Semua yang terkait dengan proses pengayaan tidak dilaporkan. Iran juga tidak melaksanakan beberapa saran yang diberikan oleh IAEA. Akhirnya, keluarlah resolusi kedua yaitu Resolusi 1737 (23 Desember 2006). Resolusi tersebut masih berisi tentang himbauan kepada Iran untuk melaporkan semua aktivitas yang berkaitan dengan pengayaan kepada IAEA, himbauan kepada semua negara untuk tidak menyuplai, menjual, atau menransfer apapun (seperti material, bantuan dana, teknologi) yang akan berkontribusi terhadap pengembangan nuklir Iran, kalaupun ada barang-barang yang akan diperdagangkan maka itu harus atas sepengetahuan IAEA. Batas waktu bagi Iran untuk melaksanakan isi dari resolusi ini adalah 60 hari (PBB, 2006).

Resolusi ketiga dikeluarkan Dewan Keamanan PBB setelah Iran gagal memenuhi himbauan-himbauan yang ada di dalam dua resolusi sebelumnya (PBB, 2007). Resolusi 1747 (24 Maret 2007) menjatuhkan sanksi yang lebih berat kepada Iran antara lain larangan melakukan perdagangan senjata, pembekuan aset 28 orang dan organisasi yang berkaitan dengan program nuklir, permintaan terhadap negara-negara agar memberlakukan larangan bepergian (travel ban) terhadap pihak-pihak yang terkait sanksi. Resolusi tersebut juga menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran dengan meminta semua negara dan lembaga keuangan internasional untuk tidak membuat komitmen baru dalam bantuan keuangan atau pinjaman kepada Iran (Ridhwan, 2007).

Resolusi keempat dikeluarkan Dewan Keamanan PBB pada tanggal 3 Maret 2008 yaitu Resolusi 1803. Setelah beberapa kali laporan IAEA selama tahun 2007, ternyata Iran tidak menunjukkan perkembangan untuk bekerjasama dengan IAEA. Isi dari resolusi ini kurang lebih sama dengan resolusi sebelumnya. Dalam resolusi ini, Dewan Keamanan PBB menegaskan kembali tentang isi dari tiga resolusi sebelumnya (PBB, 2008).

Resolusi yang berisi sanksi terhadap Iran karena menolak menghentikan pengayaan uranium tersebut didukung oleh mayoritas negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB, baik anggota tetap maupun tidak tetap. Penulis merasa tertarik untuk membahas topik ini karena ternyata Rusia dan Cina yang termasuk ke dalam anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan ikut menyusun draf ketiga resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB justru mendukung Iran dan menolak adanya sanksi yang lebih tegas kepada Iran. Berbeda dengan anggota Dewan Keamanan PBB yang lain, yang menginginkan tekanan dan sanksi yang lebih tegas kepada Iran, Rusia dan Cina justru menegaskan bahwa konflik tersebut harus dicapai penyelesaiannya secara damai (Deutsche Welle, 2007).

Penulis merasa tertarik untuk lebih jauh mengetahui tentang sikap Rusia dan Cina tersebut karena pertama, Rusia dan Cina adalah kawan lama dan hubungan kedua negara tersebut begitu harmonis terutama dalam bidang ekonomi. Kedua, Rusia dan Cina berani mengambil sikap yang bertentangan dengan mayoritas negara-negara Dewan Keamanan PBB yang dimotori oleh Amerika Serikat yang begitu sangat berambisi untuk melancarkan tindakan keras kepada Iran (CMM, 2006). Ketiga, Rusia dan Cina adalah new emerging power dalam konstelasi ekonomi politik global. Dalam tulisan ini, penulis akan mencoba menjawab satu pertanyaan. Mengapa Rusia dan Cina memberikan respon yang berbeda dengan mayoritas negara-negara dunia yang dimotori Amerika Serikat tentang penambahan sanksi atas nuklir Iran?

Tulisan ini menggunakan satu tingkat analisis yaitu negara (state). Rusia dan Cina sebagai entitas negara yang memberikan respon terhadap suatu isu tertentu dalam politik internasional. Penulis beranggapan bahwa ada pertimbangan tersendiri mengapa sikap Rusia dan Cina memberikan respon seperti yang sudah penulis paparkan sebelumnya dan penulis melihat kapasitas keduanya sebagai sebuah negara. Dalam menganalisis permasalahan ini, penulis menggunakan teori dan konsep seperti di bawah ini:

Kepentingan Nasional

Plano dan Olton (1969) memberikan definisi mengenai kebijakan luar negeri sebagai kepanjangan tangan dari politik domestik karena merefleksikan kepentingan nasional. Robinson (1967) juga mengatakan bahwa kebijakan luar negeri sebagian besar dibentuk oleh kepentingan nasional. Dalam perspektif realis, negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional. Kewajiban utama negara adalah untuk menjaga eksistensinya, memenuhi kebutuhan pangan, kesejahteraan, kesehatan dan perlindungan terhadap warga negaranya. Inilah yang disebut Robinson (1967) sebagai tujuan nasional atau kepentingan nasional. Jadi, kepentingan nasional adalah sesuatu yang menjadi dasar bagi suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Kepentingan nasional bisa merupakan kepentingan nasional satu negara saja atau kepentingan nasional bersama dua atau lebih negara (Morgenthau dalam Robinson, 1967).

Energy Security Complex

Teori ini didominasi oleh pemikiran realis. Teori ini mengatakan bahwa energi digunakan sebagai means of power dan senjata politik dalam kondisi energi di dunia yang semakin langka (Marquina, 2009). Faktor yang bisa digunakan untuk menjelaskan energy security complex adalah ketergantungan energi. Ketergantungan energi ini memiliki beberapa derajat, yaitu ketergantungan positif (ketergantungan yang saling menguntungkan) dan ketergantungan negative (ketergantungan yang tidak seimbang dan mengancam). Ketergantungan energi inilah yang dipolitisi atau diamankan (Belyi, ?).

Dari teori dan konsep di atas, penulis berasumsi bahwa dasar pertimbangan Rusia dan Cina memberikan penolakan atas penambahan sanksi terhadap Iran adalah karena kepentingan nasional kedua negara terutama yang terkait dengan energy security. Penulis juga berasumsi bahwa Rusia dan Cina memberikan respon yang berbeda dengan Amerika Serikat dan mayoritas negara-negara dunia untuk mencegah pengaruh Amerika Serikat terutama di kawasan Timur Tengah.

Respon Rusia dan Cina Terhadap Kasus Nuklir Iran

Masalah pengayaan uranium yang dilakukan oleh Iran sejak tahun 2003 akhirnya dilaporkan oleh Amerika Serikat kepada Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat menganggap bahwa program pengayaan uranium tersebut bertujuan untuk mengembangkan senjata nuklir, berbeda dengan apa yang disinyalir Iran bahwa program tersebut bertujuan damai. Dewan Keamanan PBB menanggapinya dengan mengajukan IAEA sebagai badan yang mengawasi dan memeriksa segala aktivitas pengayaan uranium yang dilakukan oleh Iran. Karena sikap Iran yang dianggap tidak kooperatif, maka Dewan Keamanan PBB pun secara berkala mengeluarkan resolusi hingga keempat kalinya terhitung mulai tahun 2006 hingga tahun 2008.

Amerika Serikat, Inggris, Prancis, yang merupakan tiga dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, ditambah Jerman dan Uni Eropa sepakat untuk memberikan sanksi yang lebih tegas kepada Iran. Keputusan tersebut diambil karena Iran masih tetap tidak mau menghentikan aktivitas pengayaan uraniumnya. Hal ini berbeda dengan sikap Rusia dan Cina, dua anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang lain, yang menolak adanya penerapan sanksi yang lebih berat kepada Iran. Rusia dan Cina menganggap bahwa penerapan sanksi-sanksi tersebut justru akan memanaskan keadaan. Kedua negara tersebut masih dan akan tetap mengupayakan agar penyelesaian kasus nuklir Iran dilakukan secara diplomatik dengan negosiasi damai (Pelita, 2009).

Sejak awal, Cina cukup konsisten menunjukkan ketidaksepakatan terhadap penambahan sanksi yang lebih keras kepada Iran supaya Iran menghentikan aktivitas nuklirnya. Cina menganggap bahwa masih ada peluang untuk menyelesaikan kasus Iran tersebut melalui perundingan. Demikian yang dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Qin Gang, pada jumpa pers menjelang pertemuan para menteri luar negeri dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah Jerman pada 30 Maret 2006. Qin Gang juga mengatakan bahwa sikap Cina tentang penyelesaian masalah tersebut tidak akan berubah (www.kapanlagi.com)

Amerika Serikat adalah negara yang terbukti sangat berambisi untuk melancarkan tindakan keras terhadap Iran. John Bolton, duta besar Amerika Serikat untuk PBB, mengatakan di depan anggota Kongres pada 2 Mei 2006 bahwa akan sangat sulit mendapatkan resolusi Dewan Keamanan PBB tanpa partisipasi Rusia dan Cina, dua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang selama ini menentang keras penjatuhan sanksi terhadap Iran. Namun, selama Rusia dan Cina tetap memilih abstain, mendapatkan resolusi bukanlah hal yang sulit. Bagaimanapun juga mayoritas anggota Dewan Keamanan PBB mendukung Amerika Serikat (CMM, 2006).

Pada tanggal 16 Mei 2006, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina Li Zhaoxing di Beijing untuk membicarakan tentang program nuklir Iran. Kedua pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB berusaha membendung upaya-upaya Barat untuk meloloskan resolusi yang mengharuskan Iran menghentikan program pengayaan uraniumnya atau menghadapi sanksi-sanksi (CMM, 2006). Lebih lanjut, Rusia dan Cina tidak akan ikut memilih atau mendukung untuk penggunaan kekerasan dalam penyelesaian masalah nuklir Iran. Lavrov ketika diwawancarai mengatakan bahwa negosiasi adalah kunci untuk menyelesaikan kasus nuklir Iran. Lavrov juga mengatakan bahwa setelah pertemuannya dengan Menlu Cina, bisa disimpulkan bahwa Rusia dan Cina memiliki posisi yang sama dalam menyikapi program nuklir Iran, di mana keduanya menginginkan diplomasi (China Daily, 2006).

Setelah dikeluarkannya Resolusi 1696 (31 Juli 2006), Rusia menyatakan tidak akan mendukung langkah lebih lanjut untuk memberikan sanksi kepada Iran seperti yang diinginkan Amerika Serikat. Pernyataan Rusia tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan sebagaimana tercantum dalam The New York Times (Agustus 2006, dalam Eden 2008):

Although Russia agreed to the Security Council’s resolution on July 31, Defense Minister Sergei B. Ivanov’s remarks made it clear that Russia would not support taking the next step that the United States and Britain have called for: imposing sanctions against Iran or its leaders over its nuclear programs. The Council set Aug. 31 as the deadline for Iran to respond to its demand. Russia has repeatedly expressed opposition to punitive steps, even as President Vladimir V. Putin and others have called on Iran to cooperate with international inspectors and suspend its enrichment activity. But on Friday Mr. Ivanov went further, saying the issue was not “so urgent” that the Security Council should consider sanctions and expressing doubt that they would work in any case.

Penolakan Rusia dan Cina terhadap pemberian sanksi PBB kepada Iran menjadi agenda utama pembahasan Presiden Cina Hu Jintao dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam kunjungan Presiden Hu selama tiga hari pada akhir Maret 2007 di Rusia. Mereka ingin menemukan solusi yang dapat diterima bersama atas masalah nuklir Iran. Kedua negara akhirnya sepakat untuk menyelesaikan kasus program nuklir Iran secara damai melalui negosiasi (BBC, 2007)

Masih pada bulan Maret 2007, ketika Resolusi 1747 Dewan Keamanan PBB semakin menghangat, diadakan pertemuan besar di Shanghai yang melibatkan Cina, Rusia, dan negara-negara Asia Tengah bekas Soviet (Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan), serta mendatangkan pengamat dari Iran, India, Pakistan, dan Afghanistan. Pertemuan ini dilakukan untuk menyerukan perlunya perundingan-perundingan dalam penyelesaian masalah Iran (Bandaro, 2008).

Penolakan Rusia dan Cina terus berlanjut. Pada tanggal 19 November 2007 diadakan rapat Dewan Keamanan PBB di Brussel, Belgia, dan ternyata Cina menolak menghadiri rapat tersebut. Seorang diplomat Uni Eropa mengatakan bahwa sikap Cina tersebut tidak lepas dari penolakan Cina terhadap sanksi tahap keempat (Resolusi 1803) yang digagas oleh Amerika Serikat dan beberapa anggota Uni Eropa. Pemerintah Cina menolak sanksi tegas untuk Iran karena dianggap dapat semakin mempersulit upaya komunitas internasional dalam penyelesaian konflik nuklir Iran. Rusia justru mengirim bahan baku nuklir ke reaktor nuklir Iran, sesuatu yang bertentangan dengan seruan Amerika Serikat (tercantum dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB) agar seluruh negara di dunia menghentikan setiap bentuk kerjasama nuklir dengan Iran (www.okezone.com).

Di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB, para diplomat penting enam negara (5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan Jerman) berencana mengadakan pertemuan untuk membahas sanksi-sanksi baru terhadap Iran supaya Iran menghentikan pengayaan uraniumnya. Namun, Rusia menganggap bahwa pertemuan yang dijadwalkan dilakukan pada tanggal 25 September 2008 tersebut tidak penting. Dua hari sebelum pertemuan, Rusia memaksa negara-negara dunia untuk membatalkan rencana pertemuan tersebut. Kementerian luar negeri Rusia bahkan mengatakan bahwa Rusia melihat tidak ada hal yang mendukung yang membuat mereka membicarakan program nuklir Iran di tengah jadwal Majelis Umum PBB yang begitu padat. Akibatnya, pertemuan tersebut pun dibatalkan (Berita Sore, 2008).

Rusia dan Cina secara terus menerus memberikan respon penolakan terhadap pemberian sanksi yang lebih berat terhadap Iran. Hal tersebut ditunjukkan dengan berbagai cara seperti pernyataan sikap, pembatalan pertemuan dengan negara lain, pertemuan antara menteri dan presiden kedua negara, bahkan pemberian bantuan kepada Iran. Rusia dan Cina sama-sama menganggap bahwa pemberian sanksi justru akan memperburuk keadaan dan jalan yang paling solutif adalah jalan damai melalui perundingan. Berbagai tindakan Rusia dan Cina dalam rangka menolak sanksi lebih jauh yang akan diberikan kepada Iran tersebut, dianggap Eden (2008) telah berhasil mencegah Amerika Serikat untuk men-deter Iran dalam komunitas internasional.

Kepentingan Nasional Rusia Terhadap Iran

Iran pertama kali memulai membangun reaktor di dekat pelabuhan barat daya Bushehr pada tahun 1974. Pembangunan tersebut dilakukan dengan bantuan dari Jerman. Namun ketika terjadi Revolusi Islam Iran pada tahun 1979, rencana tersebut ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1992, Rusia mengambil proyek tersebut. Sejak itu, dimulailah kerjasama Rusia dengan Iran dalam hal pembangunan proyek Brushehr melalui perusahaan Rusia, Atomstroiexport (BBC, 2007 dalam http://www.globalpolicy.org).

Pada Juli 2002, Rusia mendeklarasikan bahwa negara itu akan menyelesaikan pembangunan reaktor nuklir di Bushehr yang menghabiskan dana sebesar 840 juta dolar. Rusia juga berencana akan membangun lima reaktor dalam beberapa dekade ke depan (satu di Bushehr, empat lagi di Ahvaz, 40 mil dari Tehran) (Mizin, 2004). Setelah bertahun-tahun tertunda, pada Desember 2007, Rusia dan Cina melakukan perjanjian kerjasama untuk melanjutkan proyek Brushehr. Rusia akan mengirimkan uranium untuk Iran sebagai bahan bakar stasiun nuklir. Pengiriman bahan bakar tersebut diperkirakan membutuhkan waktu selama enam bulan (BBC, 2007 dalam http://www.globalpolicy.org).

Bantuan Rusia ini tentu saja membuat PBB merasa harus mengawasi melalui IAEA.  Amerika Serikat terutama curiga bahwa Iran dan Rusia sedang membuat senjata nuklir. Atomstroiexport mengatakan bahwa uranium yang dikirimkan ke Iran adalah lowly-enriched uranium yang tidak akan bisa digunakan untuk senjata nuklir. Lagipula, Rusia sudah mendapatkan jaminan dari Iran bahwa program nuklir Iran memang untuk tujuan damai yaitu sebagai pembangkit teknologi listrik (BBC, 2007 dalam http://www.globalpolicy.org).

Rusia menganggap Iran sebagai aliansi geopolitik yang sangat penting di kawasan Timur Tengah. Dalam perspektif diplomatik, Iran dipandang sebagai aktor utama yang mendukung peran Rusia di kawasan tersebut (Mizin, 2004).

Seiring dengan menurunnya permintaan pasar dunia terhadap persenjataan dan menurunnya military-industrial complex Rusia, Rusia merasa perlu membangun hubungan dengan pembeli senjata Rusia yang prospektif, termasuk di antaranya adalah Iran, Cina, India, dan Syria. Sejak tahun 2001, Rusia menjadi eksporter senjata konvensional terbesar. Pada tahun 2002, 36% dari semua transfer persenjataan global adalah karena Rusia. Iran dianggap sebagai peluang pasar terbesar bagi teknologi militer Rusia (Mizin, 2004).

Presiden Rusia Vladimir Putin berpendapat tentang kerjasama nuklir Rusia dengan Iran, “Selama energi masih menjadi perhatian, maka ini akan fokus hanya pada isu ekonomi saja”. Rusia sendiri berharap akan mendapatkan banyak keuntungan yaitu sebesar 10 triliun dolar dari proyek Brushehr dan penjualan senjata dengan Iran, walaupun pembangunan reaktor tersebut masih hutang dan baru dilunasi ketika proyek selesai. (Mizin, 2004).

Energy Security Complex Rusia

Rusia adalah negara keenam yang memiliki sumber daya alam terbesar berupa minyak, di mana lima negara teratas adalah negara-negara Timur Tengah, dan negara yang memiliki cadangan gas terbesar yaitu sebesar 31%, di mana 32% cadangan gas dunia dipegang negara-negara Timur Tengah, 15% dipegang Iran, dan sisanya dipegang negara-negara bekas Uni Soviet yaitu Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kazakhstan (Jaffe dan Soligo, dalam Moran dan Russel, 2009).

Dari data di atas, Rusia memiliki porsi besar dalam sumber daya energi global dan mendominasi perdagangan ke kawasan dengan tingkat konsumsi energi tinggi yaitu Eropa. Hal ini merupakan keuntungan bagi Rusia dalam geopolitik, politik dan ekonomi dengan menggunakan energi sebagai kekuatan. Rusia juga memanfaatkan posisinya untuk bekerjasama dengan kekuatan lain seperti Cina dan Iran dalam hubungannya dengan suplai energi ke Asia Tengah dan penekanan terhadap Arab Saudi dan produsen minyak lainnya di wilayah Teluk. Posisi Rusia sebagai penyuplai energi utama dunia memiliki signifikansi tidak hanya dalam politik luar negerinya tapi juga hubungannya dengan negara konsumen energi utama.

Iran merupakan negara yang memiliki posisi strategis dan peranan penting, yaitu sebagai penyuplai minyak dan gas, dan memiliki potensi besar dalam pasar energi di masa mendatang. Rusia bersama Iran memiliki posisi tawar yang besar dalam persediaan energi di kawasan Teluk dan aliran minyak dan gas ke pasar dunia. Rusia dapat melakukan kebijakan di kawasan Teluk dengan tujuan untuk menentang dominasi Amerika Serikat dengan cara membenturkan Amerika Serikat dengan negara-negara Teluk.

Kepentingan Nasional Cina Terhadap Iran

Cina memiliki hubungan kerjasama keamanan dengan Iran. Dimulai pada tahun 1984, Cina memberikan bantuan kepada Iran untuk mengembangkan program nuklir. Bantuan tersebut berupa pelatihan ilmuwan Iran, bantuan pembangunan fasilitas, bantuan militer langsung, dan penjualan hardware. Cina memberikan bantuan berupa dukungan dan hardware untuk reaktor nuklir Iran yang pertama pada tahun 1991. Menurut John Garver, peneliti di Georgia Institute of Technology’s China Research Center, Cina menjadi partner nuklir yang paling penting bagi Iran selama tahun 1985 hingga 1997 (McLaughlin, 2006).

Langkah Cina ini tentu saja mendapat protes dari Amerika Serikat, namun Cina tetap melanjutkan kerjasamanya dengan Iran. Bahkan, Cina, bersama Rusia, menjadi top two weapons suppliers bagi Iran. Berikut ini adalah laporan U.S.-China Security and Review Commission pada tahun 2004 (The Heritage Foundation dalam Eden, 2008):

“Chinese entities continue to assist Iran with dual-use missile-related items, raw materials and chemical weapons-related production equipment and technology”

Pada tahun yang sama, Central Intelligence Agency (CIA) melaporkan bahwa (The Heritage Foundation dalam Eden, 2008):

“Chinese entities are continuing work on a zirconium production facility at Esfahan that will enable Iran to produce cladding for reactor fuel.”

Ketika Uni Eropa menghentikan perdagangan minyak dengan Iran pada tahun 2007, Cina masuk sebagai partner baru Iran dalam hubungan perdagangan minyak. Sinopec, perusahaan minyak utama di Cina, telah menandatangani kesepakatan senilai 100 triliun dolar dengan Iran dan berencana mendirikan pabrik minyak baru di Iran yang diharapkan akan menyuplai 150.000 barrel minyak perhari untuk Cina hingga 20 tahun mendatang (Fisher, 2008). Cina juga sepakat untuk membeli 10 juta ton gas alami setiap tahunnya selama 25 tahun dimulai pada tahun 2009. Sinopec juga akan memegang 51% saham dalam proyek Yadavaran, salah satu sumber minyak terbesar di Iran (www.msnbc.msn.com, 2006). Hal ini tentu relevan karena Cina membutuhkan energi minyak dan gas yang sangat besar, dan energi tersebut bisa didapatkan dari Iran. Hal ini dilakukan Cina untuk mendukung perkembangan pesat perekonomian Cina sebagai negara yang ekonominya sedang booming (BBC News, 2007).

Selama lima tahun terakhir ini, Cina memperluas dan memperdalam hubungan ekonominya dengan Iran. Pada akhir tahun 2004, Cina menjadi pasar ekspor minyak terbesar bagi Iran (Gundzik, 2005). Perdagangan keduanya pada pertengahan pertama tahun 2006 berjumlah 6 triliun dolar, dua kali lebih banyak daripada lima tahun sebelumnya. Iran kini menjadi negara penyuplai sebanyak 11-13% dari kebutuhan minyak Cina (McLaughlin, 2006).

Energy Security Complex Cina

Cina adalah negara yang berpenduduk terbesar di dunia, negara yang berkembang paling pesat sedunia, dan negara kedua importer minyak terbesar dunia (Pomeroy, 2006). Cina merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat yang mengakibatkan pertumbuhan tingkat permintaan Cina terhadap energi. Oleh karena itu, pemerintah Cina melakukan reorganisasi secara intensif terhadap sektor energi. Usaha Cina untuk memenuhi energy security telah memainkan peran penting dalam pembentukan politik luar negeri Cina dan hubungan luar negerinya dengan negara lain, terutama negara-negara penghasil energi.

Diplomasi energi Cina dirancang untuk membangun hubungan baik dengan negara-negara pengekspor energi utama, mengamankan suplai energi, dan membangun jaringan pipa minyak dan gas di kawasan Asia. Energi adalah isu strategis bagi pengembangan ekonomi, stabilitas sosial, dan keamanan nasional Cina. Energi juga bisa menjadi ancaman yang besar untuk Cina. Cina merupakan negara yang menjadi produsen sekaligus konsumen energi. Cina mendapatkan suplai energi dari negara-negara Asia Tengah bekas Uni Soviet yaitu Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgystan, Uzbekistan, dan Turkmenistan (Zhao, ?). Negara lain yang menyediakan energi bagi Cina dan merupakan partner dagang energi bagi Cina adalah Rusia dan Iran.

Hubungan Luar Negeri Rusia dan Cina

Pada bulan Maret 2006, Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan kunjungan ke Cina selama tiga hari untuk membicarakan kerjasama antara kedua negara. Dalam kunjungan tersebut, kedua negara telah menandatangani 15 kesepakatan untuk kerjasama komersial. Kerjasama yang dimaksud antara lain dalam bidang energi, perdagangan, militer, telekomunikasi, transportasi, dan lain sebagainya.

Dalam bidang energi, kedua negara telah sepakat untuk menyuplai gas dalam jumlah yang besar melalui dua pipa dari sumber di Siberia dan Rusia timur jauh ke Cina. Kesepakatan ini juga sudah atas kesepakatan perusahaan minyak dan gas Cina, China National Petroleum Corporation (CNPC) (BBC News, 2006). Kedua negara juga mendiskusikan rencana untuk membuat pipa minyak dan gas baru, menambah suplai batu bara dan energi listrik, serta kerjasama yang lebih besar dalam pengembangan nuklir. Kerjasama energi antara kedua negara meningkat sekitar 20% tiap tahunnya. Kedua negara menargetkan bahwa perdagangan energi (nonmiliter) ini akan mencapai 60 triliun dolar pada tahun 2010, dari 20 triliun dolar pada tahun 2004 (Gundzik, 2005). Kerjasama ini dilakukan karena kebutuhan energi Cina yang semakin meningkat, seperti yang dinyatakan Grammaticas (2006) bahwa “Russia has vast resources, China has a hungry, booming economy”.

Dalam bidang militer, Rusia dan Cina sepakat untuk bekerjasama dalam hal pelatihan militer. Hal ini sebenarnya sudah pernah dilakukan pertama kali pada tahun sebelumnya (2005) namun kedua negara berencana mengulangi kerjasama tersebut untuk tahun 2006 (Grammaticas, 2006). Cina juga membeli perlengkapan militer sebesar triliunan dolar dari Rusia (BBC News, 2006). Perlengkapan tersebut antara lain kapal angkatan laut, sistem misil dan angkatan udara. Bagi Rusia, Cina adalah pembeli perlengkapan militer terbesar (Gundzik, 2005).

Masalah nuklir Iran juga menjadi agenda pembahasan Rusia dan Cina dalam pertemuan beberapa hari tersebut. Kedua negara sepakat dan komitmen untuk menyelesaikan masalah nuklir Iran melalui cara politik dan diplomatik. Kedua negara juga melakukan koordinasi tentang sikap oposisi mereka terhadap keinginan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis untuk memberikan aksi yang lebih tegas kepada Iran oleh Dewan Keamanan PBB. Kedua negara meminta agar diberi kesempatan untuk bernegosiasi dengan Iran dan merasa bahwa ultimatum dan sanksi justru akan membuat masalah ini semakin sulit untuk diselesaikan (BBC News, 2006; Grammaticas, 2006).

Hubungan Luar Negeri Rusia, Cina, dan Iran

Kerjasama antara Rusia, Cina, dan Iran sudah berlangsung cukup lama, yaitu sejak pertengahan tahun 1980-an. Rusia dan Cina merupakan dua negara yang selalu membantu Iran untuk mengembangkan teknologi misil dan program nuklir Iran. Rusia dan Cina membantu mengembangkan misil balistik jarak jauh milik Iran dengan menjualkan kebutuhan untuk proses pengembangannya. Misil jarak jauh tersebut diperkirakan dapat mencapai 3000 kilometer.

Bantuan Rusia dan Cina dalam pengembangan dan penjualan teknologi misil kepada Iran tersebut bertentangan dengan the US-Iran Nonproliferation Act pada tahun 2000, di mana negara yang perusahaannya memberikan bantuan kepada Iran dalam usahanya untuk mengembangkan senjata pemusnah massal dan sistem misil akan diberi sanksi. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia dan Cina mendapatkan sanksi dari Amerika Serikat karena penjualan misil dan teknologi misil kepada Iran. Kedua negara tetap tidak menghentikan aksinya, namun justru mempercepat bantuan tersebut. Hubungan Rusia-Cina, Rusia-Iran, dan Cina-Iran pun mengalami perkembangan yang luar biasa.

Hubungan kerjasama antara Rusia, Cina, dan Iran yang mencakup perdagangan energi, investasi, dan pengembangan ekonomi, telah membawa ketiga negara tersebut ke dalam sebuah bentuk aliansi baru. Cina dan Iran sangat mendukung Rusia untuk berperang melawan pemberontak Chechen. Rusia dan Iran sangat mendukung kebijakan Beijing “one-China”. Dan yang paling signifikan adalah dukungan Rusia dan Cina terhadap program energi nuklir Iran. Rusia dan Cina sama-sama tidak mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB yang menginginkan sanksi yang lebih berat kepada Iran karena program energi nuklirnya. Rusia dan Cina meyakini bahwa Iran tidak sedang berusaha untuk mengembangkan senjata nuklir. Tolakan Rusia dan Cina terhadap aksi PBB tentu saja berdampak sangat signifikan karena kedua negara tersebut termasuk anggota Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto.

Ketiga negara di atas, Rusia, Cina, dan Iran, disebut oleh Gundzik (2005) sebagai the China-Iran-Russia axis. Dukungan yang ditunjukkan Rusia dan Cina dalam pengembangan program nuklir Iran melawan anggota Dewan Keamanan PBB lainnya itu menunjukkan tujuan yang ingin dicapai oleh the China-Iran-Russia axis. Tujuannya adalah untuk meng-counter unilateralisme Amerika Serikat dan hegemoni global. Tujuan ini sangat terlihat jelas dalam pertemuan Rusia dan Cina di mana pernyataan kedua negara tersebut:

“hold that it is urgently needed to [resolve] international disputes under the chairing of the UN and resolve crisis [sic] on the basis of universally recognized principles of international law. Any coercive action should only be taken with the approval of the UN Security Council and enforced under its supervision…”

Rusia dan Cina menganggap bahwa usaha yang mereka lakukan adalah untuk meminimalisir pengaruh Amerika Serikat di Asia, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Aliansi Cina-Iran-Rusia sebenarnya merupakan cara Beijing dan Moskow untuk counterpunch ambisi global Washington. Iran dianggap sebagai entitas yang sangat membantu dalam pencapaian kebijakan luar negeri Bush. Oleh karena itu, Rusia dan Cina melakukan penguatan terhadap hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Iran serta menyediakan persenjataan bagi Iran (Gundzik, 2005).

Perbandingan Kepentingan Nasional Rusia dan Cina

Seperti sudah dipaparkan penulis sebelumnya, Rusia dan Cina ternyata memberikan respon yang sama terhadap penambahan sanksi yang lebih berat kepada Iran atas pengembangan program nuklirnya. Rusia dan Cina sama-sama memberikan penolakan atas penambahan sanksi oleh Dewan Keamanan PBB yang diusung oleh Amerika Serikat. Berikut, penulis mencoba melakukan perbandingan kepentingan Rusia dan Cina terkait dengan respon yang kedua negara tersebut berikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1: Perbandingan Kepentingan Rusia dan Cina

  Rusia Cina
Kepentingan Nasional

(National Interest)

Terhadap Iran

– Pembangunan proyek reaktor nuklir Bushehr yang menghabiskan dana 840 juta dolar mulai tahun 2002

–  Iran sebagai pasar terbesar bagi teknologi militer dan penjualan senjata Rusia (keuntungan mencapai 10 triliun dolar)

– Iran sebagai aliansi geopolitik yang mendukung peran Rusia di kawasan Timur Tengah

Terhadap Cina

– Cina adalah pembeli perlengkapan militer terbesar Rusia (pembelian mencapai triliunan dolar)

Terhadap Iran

– Pengembangan program nuklir berupa pelatihan ilmuwan, bantuan pembangunan fasilitas, bantuan militer langsung, dan penjualan hardware

– Iran sebagai target ekspor senjata Cina terbesar

– Hubungan dagang minyak dan gas dengan kesepakatan senilai 100 triliun dolar (Cina menjadi pasar ekspor minyak terbesar bagi Iran)

Terhadap Rusia

– Rusia memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dibutuhkan Cina (perdagangan minyak, gas, batu bara, energi listrik)

Kepentingan Bersama

(Common Interest)

– Rusia dan Cina menjadi top two weapons suppliers bagi Iran

– Meminimalisir pengaruh Amerika Serikat di Asia, Asia Tengah, dan Timur Tengah

Penutup

Rusia dan Cina merupakan dua negara yang pernah menjadi kawan dalam percaturan politik global. Selain itu, Rusia dan Cina juga merupakan negara yang muncul sebagai kekuatan baru dalam bidang ekonomi yang patut diperhitungkan. Rusia dan Cina ternyata berani mengambil kebijakan yang bertentangan dengan mayoritas kekuatan dunia. Rusia dan Cina menentang penambahan sanksi yang lebih keras kepada Iran atas pengembangan nuklirnya. Hal ini berbanding terbalik dengan Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman, dan mayoritas negara-negara dunia yang lain yang turut mendukung penambahan sanksi kepada Iran tersebut.

Bukan dengan tanpa alasan Rusia dan Cina melakukan penentangan terhadap Amerika Serikat dan negara-negara yang mendukungnya. Pertama, Rusia dan Cina memiliki kepentingan atas Iran. Rusia dan Cina sama-sama menerapkan energy security complex terhadap Iran karena memandang Iran sebagai aktor yang sangat strategis. Rusia menganggap Iran adalah aliansi yang jika bekerjasama dengannya, Rusia akan memiliki kekuatan untuk melakukan politisasi energi dunia, sedangkan Cina menganggap Iran adalah negara yang menyediakan kebutuhan energi Cina sehingga Iran harus diamankan. Kedua, Rusia dan Cina memiliki kepentingan satu sama lain. Rusia dan Cina adalah negara yang saling membutuhkan dan kerjasama kedua negara termasuk ke dalam ketergantungan positif. Tidak salah jika Rusia dan Cina ingin mengamankan kerjasama kedua negara dengan mengembangkan kerjasama tersebut bahkan dalam bidang politik. Ketiga, Rusia dan Cina mempertimbangkan Amerika Serikat dalam merumuskan kebijakan luar negerinya dalam konteks kasus nuklir Iran. Rusia dan Cina sepertinya berusaha untuk membentuk kekuatan aliansi baru di kawasan Asia, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Hal ini terlihat dari pertemuan Rusia, Cina, Iran, dan negara-negara Asia Tengah bekas Soviet yang secara implisit menyatakan bahwa mereka harus bersatu untuk membendung pengaruh unilateral Amerika Serikat. Bisa dikatakan ini sebagai usaha Rusia dan Cina untuk terus melanjutkan kepentingan kedua negara di kawasan yang sangat strategis tersebut. 

Daftar Pustaka

Bandaro, Erizeli. (2008) Iran dan AS. 1 Maret 2008. Neocolonialism. [Diakses 31 Maret 2009]. <http://culas.blogspot.com/2008/03/iran-dan-as.html&gt;

BBC (2007) Russia Ships Nuclear Fuel to Iran. 17 Desember 2007. [Diakses 11 Mei 2009] <http://www.globalpolicy.org/security/sanction/iran/2007/1217fuelshiprussia.htm&gt;

BBC News (2006) Russia Signs Gas Deal With China. BBC News, 21 Maret 2006. [Diakses 12 Mei 2009] <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4827354.stm&gt;

BBC News (2007) China Seeks Iran Nuclear Response. BBC News, 5 Januari 2007. [Diakses 11 Mei 2009] <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7932091.stm&gt;

BBC News (2007) Russia and China Appeal to Iran. BBC News, 26 Maret 2007. [Diakses 12 Mei 2009] <http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6497317.stm&gt;

Belyi, Andrei V. (?) Energy Security in International Relations (IR) Theories. [Diakses 16 Juni 2009] <http://www.hse.ru/data/339/636/1233/ReaderforLecturesOnEnergySecurity.doc&gt;

Berita Sore (2008) Rusia Gagalkan Pertemuan Enam Negara Mengenai Nuklir Iran. Berita Sore, 24 September 2008. [Diakses 31 Maret 2009] <http://beritasore.com/2008/09/24/rusia-gagalkan-pertemuan-enam-negara-mengenai-nuklir-iran/&gt;

Center for Moderate Muslim Indonesia (2006) AS Akan Bentuk Koalisi Anti-Iran. [Diakses 31 Maret 2009] < http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=A1320_0_3_0_M&gt;

Center for Moderate Muslim Indonesia (2006) Pertemuan Menlu China-Rusia Bahas Nuklir Iran. [Diakses 31 Maret 2009] <http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=A1481_0_3_0_M&gt;

China Daily (2006) Russia, China: Don’t Use Force in Iran. China Daily, 17 Mei 2006. [Diakses 12 Mei 2009] <http://www2.chinadaily.com.cn/world/2006-05/17/content_592707.htm&gt;

Deutsche Welle (2008) Rusia dan Cina Minta Iran Perlunak Sikap. Deutsche Welle, 27 Maret 2007. [Diakses 31 Maret 2009]. <http://www.tor.cn/chinfootball/dw/article/0,,2939127,00.html>

Eden, Michael. (2008) US vs Nuclear Iran: Russia, China Block Any Resolution – Again. 24 Mei 2008. Start Thinking Right. [Diakses 12 Mei 2009] <http://startthinkingright.wordpress.com/2008/05/24/us-vs-nuclear-iran-russia-china-block-any-resolution-again/&gt;

Fisher, Hannah. (2009) Treacherous Behaviour: Russia, China, and Iran. Huffington Post, 14 Agustus 2008. [Diakses 12 Mei 2009] <http://www.huffingtonpost.com/hannah-fisher/treacherous-behaviour-rus_b_118620.html&gt;

Grammaticas, Damian. (2006) Russia and China’s Mutual Interest. BBC News, 21 Maret 2006. [Diakses 12 Mei 2009] <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4828244.stm&gt;

Gundzik, Jephraim P. (2005) The Ties That Bind China, Russia, and Iran. Znet, 6 Juni 2005. [Diakses 12 Mei 2009] <lupa tidak dicatat>

Marquina, Antonio. (2009) Theory Talk #25: Antonio Marquina. Theory Talks, 13 Januari 2009. [Diakses 16 Juni 2009] <http://www.theory-talks.org/2009/01/theory-talk-25.html&gt;

McLaughlin, Kathleen E. (2006) Centuries-Old Partnership Binds China, Iran Together. San Fransisco Chronicle, 18 September 2006. [Diakses 12 Mei 2009] <http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/c/a/2006/09/18/MNGJPL7MQ41.DTL&gt;

Mizin, Victor. (2004) The Russia-Iran Nuclear Connection and US Policy Options. Journal of Meria, Volume 8, No. 1. [Diakses 12 Mei 2009] <http://meria.idc.ac.il/journal/2004/issue1/jv8n1a7.html&gt;

Moran, Daniel dan James A. Russel. (2009) Energy Security and Global Politics: The Militarization of Resource Management. New York: Routledge.

Pelita (2009) China Tolak Seruan Sanksi Baru Iran. Pelita, 22 Februari 2009. [Diakses 31 Maret 2009] <http://www.hupelita.com/baca.php?id=38741&gt;

Plano, Jack C. & Ray Olton. (1969) International Relations Dictionary. New York Holt: Rinehart & Winston.

Pomeroy, Elizabeth. (2006) China’s Energy Security and Its Grand Strategy. The Stanley Foundation: Iowa.

Resolution 1696: July 31, 2006 (?) [Diakses 11 Mei 2009] <http://www.globalpolicy.org/security/sanction/iran/2006/0731resolution.htm&gt;

Resolution 1737 (2006) [Diakses 11 Mei 2009] United Nations Security Council, S/RES/1737 (2006)

Resolution 1747 (2007) [Diakses 11 Mei 2009] United Nations Security Council, S/RES/1747 (2007)

Resolution 1803 (2008) [Diakses 11 Mei 2009] United Nations Security Council, S/RES/1803 (2008)

Ridhwan, Muhammad. (2007) SBY Bermuka Dua Terhadap Iran?. 29 Maret 2007. Muhammad Ridhwan’s Site. [Diakses 31 Maret 2009]. < http://laisalax.multiply.com/journal/item/5&gt;

Robinson, Thomas W. (1967) A National Interest Analysis of Sino-Soviet Relations. International Studies Quarterly, XI.

UN Sanctions Against Iran? (?) [Diakses 11 Mei 2009] <http://www.globalpolicy.org/security/sanction/indxiran.htm&gt;

Viotti, P. and M. Kauppi, (eds.) (1987) International Relations Theory. New York: Macmillan Publishing Company.

Wilkenfeld, Jonathan, et al. (1980) Foreign Policy Behaviour, The Interstate Behaviour Analysis Model. London: Sage.

Zhao, Suisheng. (?) China’s Energy Security and Relations with Periphery Countries. University of Denver.

(2006) Reports: China, Iran Near Huge Oil Field Deal. 17 Februari 2006. [Diakses 12 Mei 2009] <http://www.msnbc.msn.com/id/11404589/&gt;

(2007) China-Rusia Dukung Nuklir Iran. 17 November 2007. [Diakses 31 Maret 2009] <http://international.okezone.com/read/2007/11/17/18/61645/18/china-rusia-dukung-nuklir-iran&gt;

(2007) Indonesia Belum Tentukan Sikap Soal Sanksi Atas Iran. 22 Maret 2007. Blog Hasil Pemilu 2009: PKS. [Diakses 31 Maret 2009]. <http://smsplus.blogspot.com/2007/03/indonesia-belum-tentukan-sikap-soal.html&gt;